Blitar, Jawa Timur – Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar yang dijadwalkan pada Jumat, 8 Agustus 2025, batal terlaksana karena tidak memenuhi kuorum. Dari 50 anggota dewan, hanya 13 yang hadir.
Agenda sidang tersebut seharusnya membahas Penyampaian Bupati mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun 2025.
Penundaan ini diduga kuat akibat konflik internal politik yang mencuat. Para anggota DPRD dilaporkan melakukan aksi boikot sebagai bentuk protes atas penolakan eksekutif untuk mengalokasikan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR). POKIR merupakan aspirasi yang diusulkan oleh anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing dan dianggap sebagai janji politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD: Rapat Ditunda, Tunggu Keputusan Banmus
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menjelaskan bahwa semua anggota telah menerima undangan resmi untuk hadir pada pukul 09.00 WIB. Namun, hingga pukul 11.00 WIB, banyak kursi yang masih kosong.
“Berdasarkan tata tertib DPRD, rapat paripurna ditunda hingga ada keputusan dari Badan Musyawarah (Banmus),” ujar Supriadi.
“Sesuai peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Blitar, karena jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat paripurna ditunda menunggu keputusan dari Banmus keluar,” tambahnya.
Isu ‘Matahari Kembar’ di Eksekutif dan Hubungan yang Merenggang
Aksi boikot ini semakin memanaskan situasi politik di Blitar. Muncul dugaan bahwa Bupati Blitar, Rijanto, kerap dikendalikan oleh wakilnya. Kondisi ini memunculkan kesan adanya ‘matahari kembar’ di lingkungan eksekutif, di mana kepemimpinan tidak berjalan satu komando.
Hubungan politik antara Bupati dan partai pengusungnya, PDI Perjuangan, dikabarkan semakin merenggang. Akibatnya, koordinasi antara eksekutif dan legislatif menjadi semakin buruk.
Kritikan Tajam dari Kebijakan Publik
Pengamat kebijakan publik, Setya Nugroho, menilai bahwa keruwetan ini menunjukkan kegagalan Bupati dan Wakil Bupati dalam menjaga stabilitas politik serta mengarahkan kebijakan daerah.
“Kalau pemimpinnya saling tarik urat dan tidak satu komando, jangan harap pembangunan berjalan. Sampai sekarang, Pemkab Blitar belum menjalankan program yang benar-benar menyentuh rakyat,” kata Setya.
Setya juga mengkritik kepemimpinan Rijanto yang dinilai selalu tunduk pada manuver politik internal eksekutif. “Bupati harus berani mengambil keputusan sendiri, bukan mengikuti bayang-bayang wakilnya.
Jika pimpinan eksekutif saling sikut, dan anggota dewan pengusung ikut menjegal, rakyatlah yang menjadi korban,” pungkasnya. [MUJANI]
