Karimun, Kepulauan Riau|Oposisi News 86 — Larangan terhadap sejumlah jurnalis untuk meliput pertemuan antara pihak pengembang Perumahan Harapan Kencana dengan masyarakat di Kantor Kelurahan Harjosari, Senin (27/7/2026).
Memunculkan pertanyaan mengenai komitmen aparatur pemerintah terhadap prinsip keterbukaan informasi publik. Pertemuan yang membahas persoalan yang menyangkut kepentingan warga itu justru berlangsung dengan pembatasan akses bagi insan pers sebelum agenda dimulai.
Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lokasi, sejumlah wartawan telah hadir untuk melakukan peliputan sebagaimana lazimnya dalam kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Namun, saat pihak pengembang tiba di kantor lurah, Lurah Harjosari, Indra, disebut meminta agar wartawan tidak memasuki ruang pertemuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut keterangan Jonri, seorang wartawan yang berada di lokasi, lurah menyampaikan, “Bukan kami tidak menghargai kebebasan pers, tunggu dulu kami rapat selesai, baru nanti dipertanyakan.” Pernyataan tersebut, menurut para jurnalis yang hadir, dipahami sebagai larangan melakukan peliputan secara langsung selama rapat berlangsung.
Peristiwa itu segera menjadi sorotan karena rapat yang mempertemukan pemerintah kelurahan, pengembang, dan masyarakat dinilai berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam praktik pemerintahan yang mengedepankan transparansi, pembahasan mengenai persoalan yang berdampak pada warga umumnya terbuka untuk dipantau masyarakat maupun media, kecuali terdapat dasar hukum yang secara tegas menetapkan informasi tersebut sebagai informasi yang dikecualikan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, kecuali informasi yang secara jelas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pembatasan terhadap peliputan tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah kalangan menilai, apabila benar tidak terdapat informasi rahasia negara, data pribadi yang dilindungi, ataupun materi penegakan hukum yang sedang berlangsung dalam agenda tersebut, maka pembatasan akses peliputan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa proses pengambilan keputusan publik tidak dilaksanakan secara transparan.
Persepsi semacam ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga.
Yang menjadi perhatian bukan semata-mata soal boleh atau tidaknya kamera masuk ke ruang rapat, melainkan pesan yang ditangkap publik. Ketika akses informasi dibatasi tanpa penjelasan yang memadai, ruang bagi spekulasi justru terbuka semakin lebar.
Dalam negara demokrasi, keterbukaan bukan sekadar slogan administratif, melainkan bagian dari akuntabilitas pejabat publik kepada masyarakat yang dilayaninya.
Apabila terdapat alasan tertentu sehingga rapat harus berlangsung tertutup, pejabat publik semestinya menyampaikan dasar hukumnya secara terbuka kepada wartawan dan masyarakat. Penjelasan tersebut penting agar pembatasan tidak dipersepsikan sebagai tindakan yang menghambat fungsi kontrol sosial yang dijalankan pers.
Peristiwa di Kantor Kelurahan Harjosari juga menjadi pengingat bahwa hubungan pemerintah dengan pers seharusnya dibangun atas prinsip saling menghormati peran masing-masing. Pers menjalankan fungsi memberikan informasi kepada masyarakat, sementara pemerintah berkewajiban memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berlangsung transparan dan akuntabel.
Ketika komunikasi tersebut tidak berjalan dengan baik, masyarakatlah yang pada akhirnya berpotensi kehilangan akses terhadap informasi yang menjadi hak mereka.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan resmi dari Lurah Harjosari mengenai dasar pertimbangan pembatasan peliputan dalam pertemuan tersebut maupun alasan mengapa rapat dinilai perlu berlangsung tanpa kehadiran wartawan.
Redaksi juga masih membuka ruang bagi pihak Kelurahan Harjosari untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, atau hak jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Jurnalistik. [Sajirun, S]
