Kutacane | Oposisi News 86 — Kemunculan spanduk-spanduk bernada provokatif tanpa identitas di sejumlah titik strategis Kota Banda Aceh tidak dapat lagi dipandang sebagai peristiwa biasa atau sekadar ekspresi kebebasan berpendapat.
Pola pemasangan yang tersembunyi, isi pesan yang menyerang secara sepihak, serta ketiadaan pihak yang bertanggung jawab menunjukkan adanya indikasi kuat praktik terorganisir yang mengarah pada upaya sistematis pembunuhan karakter.
Fenomena ini bukan hanya persoalan ketertiban umum, tetapi telah memasuki ranah ancaman serius terhadap kualitas demokrasi dan supremasi hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Spanduk-spanduk tersebut muncul secara tiba-tiba di ruang publik dengan intensitas lalu lintas tinggi, menyasar perhatian masyarakat luas tanpa memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang disudutkan.
Cara kerja seperti ini mencerminkan metode klasik propaganda gelap: menyerang reputasi, menggiring opini, dan menciptakan persepsi negatif tanpa dasar yang dapat diverifikasi.
Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini tidak bisa berlindung di balik dalih kebebasan berekspresi, karena kebebasan tersebut memiliki batas yang tegas ketika bersentuhan dengan hak orang lain atas kehormatan dan nama baik.
Lebih jauh, praktik anonim yang disengaja memperlihatkan adanya kehendak untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Ketiadaan identitas pemasang, izin resmi, hingga sumber produksi spanduk memperkuat dugaan bahwa aksi ini dilakukan dengan perencanaan matang dan kesadaran penuh akan potensi pelanggaran hukum yang ditimbulkan.
Ini bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan indikasi perbuatan melawan hukum yang harus direspons secara tegas oleh aparat penegak hukum.
Dalam kerangka hukum nasional, tindakan menyerang kehormatan seseorang melalui media apa pun, termasuk spanduk di ruang publik, dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 310 dan Pasal 311.
Selain itu, apabila konten tersebut terbukti mengandung unsur kebencian atau provokasi yang dapat menimbulkan konflik di masyarakat, maka dapat pula dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Pasal 28 ayat (2) yang melarang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan.
Tidak berhenti di situ, jika dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional, pendekatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga menegaskan bahwa penghinaan yang menyerang individu tetap merupakan perbuatan yang dapat diproses hukum, terutama ketika dilakukan dengan itikad buruk dan berdampak luas di ruang publik.
KUHP baru bahkan memperjelas batas antara kritik yang sah dan serangan personal, sehingga tindakan seperti ini tidak lagi memiliki ruang abu-abu untuk dibenarkan.
Ketiadaan respons cepat dari aparat penegak hukum justru berpotensi memperbesar dampak negatif yang ditimbulkan. Pembiaran terhadap praktik propaganda anonim seperti ini dapat menciptakan preseden buruk, di mana ruang publik dijadikan arena bebas untuk menyerang siapa saja tanpa konsekuensi.
Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin metode serupa akan berulang dan berkembang menjadi instrumen konflik yang lebih luas, terutama dalam situasi politik yang sensitif.
Di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada ujian kedewasaan dalam menyikapi informasi.
Tanpa kemampuan literasi yang memadai, publik dapat dengan mudah terjebak dalam narasi yang sengaja dibangun untuk menggiring opini. Oleh karena itu, sikap kritis dan kehati-hatian dalam menerima informasi menjadi benteng penting untuk mencegah manipulasi persepsi yang merugikan banyak pihak.
Peristiwa ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari kebebasan berbicara, tetapi juga dari tanggung jawab dalam menggunakan kebebasan tersebut.
Ruang publik tidak boleh dikuasai oleh praktik-praktik gelap yang merusak reputasi individu dan mengaburkan kebenaran. Negara, melalui aparat penegak hukum, memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum ditindak secara adil, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Jika tidak segera diusut tuntas, spanduk-spanduk tanpa identitas ini bukan hanya akan menjadi simbol keberanian pelaku dalam melanggar hukum, tetapi juga menjadi cerminan lemahnya kehadiran negara dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Dalam situasi seperti ini, ketegasan hukum bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. [Dedi Ariyanto]
