Aceh Utara — Banjir bandang yang meluluhlantakkan hampir seluruh kecamatan di Aceh Utara pada 26 November 2025 telah lama surut. Namun kehancuran yang ditinggalkannya justru kian telanjang: infrastruktur publik remuk, ekonomi rakyat juga runtuh.
Jembatan ambruk, jalan terputus, sekolah dan fasilitas kesehatan rusak, saluran irigasi lenyap, rumah ibadah porak-poranda. Aceh Utara nyaris lumpuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di balik daftar kerusakan itu, ribuan warga kehilangan rumah, sawah, tambak, kebun, ternak—seluruh sumber penghidupan yang selama ini menopang ekonomi keluarga.
Banjir bandang tidak hanya menghancurkan harta benda, tetapi memutus denyut ekonomi masyarakat. Dalam sekejap, rakyat kecil dipaksa menanggung beban krisis tanpa kepastian pemulihan.
Kondisi mengkhawatirkan juga terjadi di Kecamatan Geureudong Pase. Wilayah agraris yang menggantungkan hidup dari persawahan kini berada di titik nadir. Saluran irigasi Leubok Guha—satu-satunya sumber air untuk mengairi sawah warga—hancur total diterjang banjir.
Pantauan media, Sabtu (31/1/2026), menunjukkan hampir satu kilometer saluran irigasi yang mengaliri empat desa rusak parah dan tertimbun lumpur.
Aliran air terputus, Sawah tak bisa digarap, Petani terpaksa menghentikan aktivitas tanam tanpa tahu kapan bisa kembali ke ladang.
“Irigasi ini satu-satunya sumber air untuk persawahan Geureudong Pase. Kalau tidak segera diperbaiki, ekonomi masyarakat akan kolaps,” kata Muksin, Ketua Forum Geusyik Geureudong Pase. “Sawah adalah sumber hidup warga. Tanpa irigasi, kami kehilangan segalanya.”
Muksin menegaskan, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, khususnya Dinas Pengairan, untuk menangani kerusakan tersebut. “Kami butuh tindakan, bukan janji,” ujarnya.
Abdisyah, tokoh masyarakat setempat, menyebut kondisi ini sebagai pukulan telak berlapis bagi petani pascabencana. “Masyarakat sudah terpuruk akibat banjir. Sekarang sawah tak bisa digarap karena irigasi hancur. Ini penderitaan yang berlipat,” katanya.
Menurut Abdisyah, pembiaran terhadap kerusakan irigasi sama artinya dengan membiarkan petani jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. “Ini bukan sekadar kerusakan teknis, ini soal keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil,” pungkasnya.
Hancurnya infrastruktur akibat banjir bandang kini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah. Bukan lagi soal pendataan kerusakan atau penyusunan laporan, melainkan soal keberanian mengambil keputusan cepat untuk menyelamatkan ekonomi rakyat.
Di Geureudong Pase, air banjir telah pergi. Tapi sawah tetap kering, irigasi mati, dan petani menunggu: apakah pemerintah akan hadir, atau kembali absen saat rakyatnya paling membutuhkan. [SR]
