Aceh Utara – Diduga tidak transparannya pengelolaan BUMG Desa Matang Bayu, Kecamatan Baktiya Barat, Kabupaten Aceh Utara, yang ketuai oleh Syafi’i menuai sorotan.
Hal itu diduga tidak adanya keterbukaan oleh pengelola.
Dugaan tidak adanya transparansi pengelolaan itu di sampaikan RU salah satu warga Matang Bayu pada media ini, sabtu 8 Febuari 2025.
Menurut RU, Syafi’i membeli kebun sawit untuk BUMG di Desa Ujung Dama seluas 5, 6 hektare dengan harga Rp 110 juta per hektarenya itu tanpa musyawarah umum.
Syafi’i hanya bermusyawarah dengan beberapa orang tokoh saja itu terjadi didalam rapat khusus, tetapi didalam rapat umum agar semua masyarakat mengetahui, itu tidak dilakukan, pada saat peninjauan ke lokasi kebun tersebut yang datang hanya beberapa tokoh saja, sedangkan masyarakatnya tidak ada yang datang,, ujar RU.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut RU, hasil panen dari kebun sawit tersebut juga sangat tidak sesuai dengan luas areal, kalau kita kalkulasikan per hektarenya itu tidak mencapai 500 kg, itu sangat tidak wajar, ditambah lagi dengan pembelian lahan tersebut tidak mendongkrak ekonomi masyarakat Matang Bayu, karena lahan tersebut seluruh pekerjanya adalah warga Ujung Dama, tidak ada warga Matang Bayu selaku pemilik modal yang direkrut untuk dipekerjakan di kebun tersebut,, pungkas RU.
Ketua BUMG Desa Matang Bayu, Syafi’i
saat dikonfirmasi media ini, minggu 9 Februari 2025 membantah tudingan tersebut, menurut Syafi’i, tudingan terhadap dirinya yang kurang terbuka terhadap pengelolaan BUMG yang dia kelola tersebut tidaklah benar.
Lebih lanjut Syafi’i mengatakan, saya dalam setiap mengambil sikap atau tindakan terkait BUMG saya selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan Aparatur Desa, tokoh dan masyarakat, dimananya yang kurang terbuka,, tutur nya .
Mengenai pembelian lahan sawit BUMG 5,6 hektar dengan harga 110 juta per hektare nya, itu sebelum pembelian, saya sudah melakukan musyawarah dengan tokoh serta aparatur Desa dan masyarakat.
Disaat kita melakukan peninjauan ke kebun tersebut, masyarakat juga banyak yang ikut ke lokasi lahan untuk sama – melakukan peninjauan,, jelasnya .
Terkait hasil dari kebun sawit yang katanya tidak sesuai, itu perlu ditinjau kembali, karena dari luas 5, 6 hektare, yang sudah produksi cuma 60 % , sementara 20 % nya lagi baru berbuah pasir, dan sisa 20 % nya baru selesai kita tanami, jadi wajar saja kalau hasilnya tidak sesuai dengan luas arealnya,, ujar Syafi’i.
Terkait pekerja di lahan BUMG tersebut menurut Syafi’i itu juga harus dikaji kembali, kenapa saya katakan demikian, karena lahan itu berada di Desa Ujung Dama, setiap Desa punya aturan atau Qanun nya sendiri, jadi jika kebun BUMG kita yang di sana pekerjanya warga Desa Ujung Dama, itu memang sudah aturan Desa mereka, kita harus menghargai aturan itu.
Selama saya jadi pengurus BUMG ini, sudah banyak manfaat yang diterima oleh masyarakat Matang Bayu, mulai dari santunan anak yatim/piatu setiap tahunnya, santunan kemalangan atau warga yang meninggal Rp 1 juta di setiap kemalangan, jerih untuk marbot atau bilal meunasah, serta 10 % untuk khas pemuda, itu semua dari hasil BUMG, dan masih banyak kegiatan-kegiatan sosial lainnya kita lakukan.
Saya rasa, belum ada BUMG di Baktiya Barat ini bisa melakukan seperti apa yang sudah saya kerjakan .
Dalam hal ini, jika ada oknum warga yang menuding saya dengan tudingan kurang enak, ya silahkan itu hak dia , tetapi, semua masyarakat melihat dan merasakan selama saya yang mengurus BUMG Matang Bayu sudah banyak manfaat positif yang telah diterima oleh masyarakat.
Saya juga mengamati bahwa keadaan BUMG Desa Matang Bayu dalam keadaan baik-baik saja.
Silahkan tanya langsung ke Aparatur Desa dan masyarakat Matang Bayu ,, pungkas nya. (Muh)
