Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi Minta MenPAN RB Prioritaskan Rekrutan CPNS 2024 Di Daerah

REDAKSI 2

- Redaksi

Minggu, 21 Januari 2024 - 08:04 WIB

50682 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi mengingatkan terkait alokasi rekrutmen ASN 2024 untuk daerah lebih diprioritaskan terutama Fresh Graduate dan memberikan afirmasi kepada mereka yang telah menjadi tenaga honorer hingga 15 tahun yang berasal didaerah terluar, terdepan dan daerah pasca konflik.

Pemerintah telah resmi menetapkan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2024 atau yang sebelumnya dikenal dengan CPNS. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan kuota formasi CPNS sebanyak 2,3 juta.

“MenPAN RB prioritaskan Daerah untuk rekrutmen CPNS 2024. Instansi pusat mendapatkan formasi sebanyak 429.183, yang terdiri dari 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi ini melibatkan guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Alokasi untuk provinsi Aceh dapat bertambah,” pungkas Fachrul Razi.

Aceh setiap tahunnya memiliki formasi yang terbatas dalam formasi rekrutmen ASN. Terutama Formasi PPPK didaerah banyak yang terlambat menerima gaji dan permasalahan lainnya.

“Kami sudah mengajukan afirmasi bagi daerah daerah pasca konflik dan berada di perbatasan seperti Aceh, harapan kita banyak putra putri terbaik Aceh menjadi PNS karena mereka memiliki potensi yang luar biasa,” tegas Fachrul Razi juga Ketua Panja ASN dari DPD RI dan vokal dalam memperjuangkan honorer dan ASN di Senayan.

Adapun, alokasi formasi CPNS 2024 yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Jumlah yang cukup besar itu disebut sebagia komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda.

Abdullah Azwar Anas menyatakan, tahun ini pemerintah juga memberikan alokasi yang cukup besar bagi para lulusan baru untuk mengikuti seleksi, termasuk untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, termasuk di dalamnya talenta digital, dan sektor penting lainnya. Anas juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam menuntaskan tenaga non-ASN, termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II, sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Salah satu kebijakan konkrit adalah penetapan formasi untuk PPPK sebanyak 1,6 juta pada tahun ini. Pemerintah menekankan bahwa penataan talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan bukan hanya tentang jumlah, melainkan juga tentang persebaran. Pemerintah berusaha untuk mewujudkan pemerataan di seluruh penjuru tanah air.

Baca Juga :  Indonesia Berduka, Ekonom Kwik Kian Gie Tutup Usia

“Untuk Aceh baik provinsi dan kabupaten hanya diberikan peluang rekrut PPPK 2023 dan tidak diberikan peluang CPNS tahun lalu 2023. Saya meminta pak MenPAN RB melihat Aceh dan prioritas nya ke CPNS ditambah,” tutup Fachrul Razi yang juga alumni Universitas Indonesia.

[Siwah Rimba – Wapimred]

Berita Terkait

Di Tengah Tugas Kenegaraan, Haji Uma Tuntaskan Magister Cumlaude dan Diwisuda Bersama Putranya
Duka Mendalam Menyelimuti PWI, Zulmansyah Sekedang Berpulang di Tengah Pengabdian
Kasasi Di Tengah Kewajiban Transparansi: Saat Penjaga Hukum Dipertanyakan Komitmennya
Ramai di Medsos Soal Untung Mitra MBG, BGN Buka Data Sebenarnya
HPN 2026 Banten Sukses Digelar, Panitia Sampaikan Apresiasi kepada Seluruh Mitra dan Pemangku Kepentingan
HPN Banten 2026, PWI Pusat Salurkan 3.000 Paket Sembako Lewat Bakti Sosial
Jelang HPN dan Piala Dunia 2026, Insan Pers Perkuat Kebersamaan Lewat Sepak Bola
Tokoh Pers Senior Ikut Retret Bela Negara Wartawan PWI

Berita Terkait

Minggu, 31 Mei 2026 - 17:35 WIB

Gebrakan Ketua RT 04 Sungai Pasir, Gandeng PT Solnet Bangun Gapura dan Dorong Penataan Wilayah

Sabtu, 30 Mei 2026 - 10:55 WIB

Bupati Karimun Diminta Tinjau Legalitas Operasional Mayatama Solusindo, Dugaan Kelengkapan Perizinan Jadi Sorotan

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:49 WIB

Usaha Tanpa Izin Dipertanyakan, Pemkab Karimun Didesak Bertindak terhadap Dugaan Operasional ISP yang Belum Transparan

Jumat, 22 Mei 2026 - 11:09 WIB

Hak Jawab Disampaikan Terkait Pemberitaan Penggunaan Anggaran di Lingkungan Imigrasi Karimun

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:34 WIB

Bupati Karimun Terima Kunjungan Tim Verifikasi dan Variasi Program Sekolah Nasional Terintegrasi

Kamis, 21 Mei 2026 - 11:25 WIB

APH Diminta Periksa Sejumlah Kegiatan dan Anggaran Imigrasi Karimun Tahun 2025

Selasa, 19 Mei 2026 - 11:43 WIB

Kanwil DJBC Khusus Kepri Bersama KPPBC TMP B Karimun Lakukan Pemusnahan  Barang Hasil Penindakan

Senin, 18 Mei 2026 - 12:57 WIB

Jaringan Lelet

Berita Terbaru