Photo Dok. Paparan progres penanganan pascabencana Bupati Aceh Utara
ACEH UTARA — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara membeberkan perkembangan terbaru penanganan dampak banjir dalam konferensi pers di Ruang Operasional Kantor Bupati, Landing, Kecamatan Lhoksukon, Senin (16/2/2026).
Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M.— sapaan akrabnya Ayah WA—memimpin langsung pemaparan tersebut. Ia didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jamaluddin, Asisten III Dayan Albar, Sekretaris Dinas Kominfosan Hamdani, serta Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Tgk. Muntasir Ramli.
Dalam keterangannya, Ayah WA menguraikan sejumlah langkah pemulihan, termasuk skema distribusi daging meugang bagi warga terdampak di seluruh gampong. Alokasi bantuan itu, menurutnya, akan mengacu pada jumlah penduduk di masing-masing desa agar proporsional.
Terkait kompensasi, pemerintah daerah menjanjikan mekanisme pengawasan terbuka. Nama-nama penerima akan diumumkan di meunasah setempat guna memberi ruang verifikasi oleh masyarakat. Jika ditemukan ketidaktepatan, warga dipersilakan menyampaikan keberatan melalui aparatur desa.
Untuk penyediaan tempat tinggal sementara, progres pembangunan hunian sementara (huntara) diklaim telah mendekati 80 persen dari target 4.490 unit. Adapun 19 jembatan yang terputus disebut sudah diusulkan penanganannya kepada pihak terkait.
Dukungan hunian permanen juga mengalir dari berbagai lembaga. Tzuchi Buddha berkomitmen membangun 500 unit rumah, Rumah Zakat 100 unit, Kemenko Polhukam 104 unit, dan 50 unit lainnya berasal dari bantuan Kapolri.
Pemerintah kabupaten menyatakan masih menggalang kolaborasi tambahan guna menutup kekurangan kebutuhan tempat tinggal tetap.
Di sektor agraria, data kerusakan sawah telah disampaikan kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera I sebagai dasar percepatan pembersihan endapan lumpur.
Dalam dua pekan mendatang, pintu bendungan direncanakan dibuka untuk mengairi kembali lahan pertanian warga, langkah yang diharapkan memulihkan siklus tanam.
Menutup pertemuan itu, Ayah WA mengapresiasi dukungan pemerintah pusat, Forkopimda, relawan, serta masyarakat yang terlibat sejak masa tanggap darurat hingga tahap rehabilitasi.
Namun di balik deretan angka dan komitmen, publik tetap menaruh harapan pada konsistensi pelaksanaan di lapangan—terutama menyangkut akurasi data penerima bantuan dan percepatan pemulihan infrastruktur yang menjadi fondasi kebangkitan ekonomi daerah. (SR)









































