itu Bukan Unsur Kesengajaan, tapi Bentuk Penghargaan Warga
Subulussalam — kamis 30 oktober 2025 Di tengah maraknya pemberitaan bernada miring mengenai dugaan praktik tidak etis dan konflik kepentingan di TK Negeri Buah Hati, Desa Cipare-Pare, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, pihak sekolah akhirnya memberikan klarifikasi resmi.
Isu tersebut mencuat setelah muncul kabar bahwa dua jabatan strategis di sekolah itu dipegang oleh pasangan suami-istri — sang suami menjabat sebagai Ketua Komite Sekolah, sementara sang istri menjadi Kepala Sekolah TK Negeri Buah Hati. Kondisi ini sempat menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat tentang adanya potensi konflik kepentingan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa situasi tersebut bukanlah hasil rekayasa atau kesengajaan, melainkan buah keputusan bersama warga yang ingin menghormati jasa pendiri sekolah tersebut.
Awal Mula: Dari Swasta ke Negeri
Ketua Komite TK Negeri Buah Hati, Parno, S.Pd, menjelaskan bahwa sekolah itu pada awalnya berstatus swasta yang ia dirikan bersama masyarakat setempat, jauh sebelum diambil alih pemerintah menjadi sekolah negeri.
“Ceritanya begini Pak, sebelum TK ini menjadi negeri, dulunya saya yang mendirikan dan membangunnya. Saat proses perubahan status menjadi negeri, masyarakat rame-rame mempercayakan saya menjadi Ketua Komite karena dianggap paling tahu sejarah dan kebutuhan sekolah ini,” ujar Parno kepada media ini.
Ia menegaskan bahwa penunjukan istrinya sebagai kepala sekolah bukan hasil intervensinya atau keputusan komite, melainkan merupakan kebijakan resmi Pemerintah Kota Subulussalam melalui Dinas Pendidikan.
“Penetapan istri saya sebagai kepala sekolah itu keputusan pemerintah, bukan saya yang atur. Dari swasta ke negeri tentu ada prosedur dan mekanismenya sendiri. Saya tidak mencampuri urusan itu,” tambahnya.
Tidak Ada Campur Tangan dalam Pengelolaan Anggaran
Menanggapi tudingan bahwa dirinya ikut mengatur atau mencampuradukkan urusan keuangan sekolah, Parno membantah keras.
“Tugas komite sekolah itu mendukung, memberi masukan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Bukan mengelola dana. Soal pembangunan atau anggaran sekolah itu sudah ada ranahnya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, hubungan antara pihak sekolah, komite, dan masyarakat selama ini berjalan harmonis dan transparan. Semua kegiatan, kata Parno, dilakukan sesuai aturan yang berlaku tanpa ada unsur penyalahgunaan wewenang.
Jejak Panjang Pengabdian
Parno, S.Pd dikenal sebagai sosok yang telah lama mengabdikan diri di bidang pendidikan di Kecamatan Sultan Daulat. Ia merupakan inisiator berdirinya beberapa sekolah swasta di wilayah tersebut, yang kemudian berkembang menjadi sekolah negeri.
Beberapa sekolah yang ia dirikan kini telah menjadi lembaga pendidikan negeri, termasuk SMA Swasta yang kini berstatus SMA Negeri di Kecamatan Sultan Daulat — menjadi bukti nyata kontribusinya terhadap peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.
Harapan untuk Objektivitas Publik
Dengan adanya klarifikasi ini, parno berharap masyarakat dan media dapat menilai persoalan ini secara objektif dan proporsional.
Bahwa hubungan suami-istri di lingkungan pendidikan tersebut tidak serta-merta menjadi indikasi pelanggaran, terutama jika proses pengangkatan jabatan dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum memiliki dasar hukum kuat, sembari menunggu penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kota Subulussalam.
[ER. K, Kabiro Oposisi News86. Wilayah Subulussalam dan Aceh Singkil]
