Aceh Selatan| Oposisi News 86 — Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan meresmikan SPBU Nelayan milik Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Selatan pada Selasa, 28 April 2026. Peresmian tersebut menjadi momentum penting dalam penguatan sektor perikanan dan koperasi guna mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di daerah tersebut.
Kegiatan bersejarah itu turut dihadiri Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, jajaran kementerian dan lembaga negara, pimpinan Pertamina, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta pengurus KNTI dari tingkat pusat hingga daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS menyampaikan bahwa kehadiran SPBU Nelayan KNTI merupakan bentuk nyata hadirnya negara di tengah masyarakat nelayan, khususnya dalam memberikan akses energi yang lebih mudah dan terjangkau bagi para pelaku usaha perikanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Peresmian SPBU Nelayan ini menjadi catatan sejarah bagi sektor koperasi dan kelautan perikanan di Aceh Selatan. Kehadiran pemerintah pusat di daerah kami menjadi bukti nyata perhatian terhadap kesejahteraan nelayan,” ujar Bupati dalam sambutannya.
Mentri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono menyampaikan, ini merupakan program presiden dalam rangka memperkuat ekonomi di wilayah pesisir, dengan adanya MoU kerjasama kementerian koperasi,kementerian kelautan dan perikanan dengan Pertamina diharapkan bisa cepat merealisasikan program ini sehingga para nelayan yang tergabung dalam KNTI bisa mandiri secara ekonomi ” tegasnya
Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menaruh harapan besar terhadap program strategis nasional berbasis koperasi yang terus digaungkan pemerintah pusat, termasuk pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga saat ini, Aceh Selatan tercatat memiliki 260 unit KDMP dan 433 koperasi non-KDMP yang terus berkembang.
Selain itu, pemerintah daerah turut menyampaikan sejumlah harapan kepada pemerintah pusat, di antaranya pendampingan koperasi berbasis kearifan lokal dan ekonomi syariah, dukungan hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti hasil laut, nilam, dan pala, hingga penguatan program Kampung Nelayan Merah Putih di empat gampong yang telah disurvei oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Mentri Kelautan dan perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengharapkan KNTI terus menyampaikan berbagai program untuk kesejahteraan nelayan,
Aceh Selatan sendiri memiliki potensi kelautan yang besar. Dari 18 kecamatan, sebanyak 13 kecamatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan total 71 desa pesisir. Terdapat lebih dari 7.000 nelayan dengan 2.452 armada penangkapan ikan yang aktif beroperasi. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2025, produksi perikanan tangkap Aceh Selatan mencapai lebih dari 32 ribu ton per tahun dengan nilai ekonomi mencapai Rp968 miliar per tahun.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa potensi tersebut belum tergarap maksimal akibat keterbatasan sarana penangkapan ikan dan infrastruktur pelabuhan yang masih perlu ditingkatkan.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga menegaskan komitmennya untuk terus membangkitkan ekonomi rakyat melalui tiga sektor utama, yakni kelautan, pertanian/perkebunan, serta peternakan dan budidaya. Pemerintah daerah juga akan mendorong peran BUMD dalam pembiayaan, pembinaan produksi, pemasaran, hingga menjadi offtaker bagi hasil produksi masyarakat.
Bupati berharap keberadaan SPBU Nelayan KNTI dapat menjadi solusi bagi para nelayan dalam memperoleh akses solar subsidi secara lebih mudah, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas sektor perikanan tangkap di Aceh Selatan.
“Dengan garis pantai sepanjang 130 kilometer yang dimiliki Aceh Selatan, ke depan kita berharap SPBU Nelayan seperti ini dapat hadir lebih banyak lagi agar akses energi bagi nelayan semakin mudah dan merata,” tutupnya. (Khairul Miza)
