Subulussalam|Oposisi News 86 – Jumat 27 Maret 2026 — Belum sempat difungsikan secara optimal, Gedung Koperasi Merah Putih (KMP) di Kampong Sukamakmur, Kecamatan Simpang Kiri, sudah lebih dulu memperlihatkan wajah rapuhnya.
Bagian kanopi bangunan tersebut ambruk pada Kamis, 26 Maret 2026, menyisakan puing dan tanda tanya besar tentang kualitas pekerjaan serta integritas pelaksanaan proyek yang menggunakan anggaran publik.
Peristiwa ini bukan sekadar kegagalan fisik konstruksi.
Ia mencerminkan kemungkinan lemahnya perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Ketika struktur yang seharusnya menjadi pelindung justru runtuh bahkan sebelum dimanfaatkan, maka yang ikut roboh bukan hanya material bangunan, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan itu sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Reaksi publik pun tidak terbendung. Dokumentasi visual yang beredar luas di media sosial memperlihatkan kondisi kanopi yang ambruk dengan material berserakan.
Dalam waktu singkat, ruang digital dipenuhi berbagai spekulasi, mulai dari dugaan pekerjaan yang dikerjakan asal jadi hingga kecurigaan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Apalagi, proyek tersebut disebut-sebut memiliki nilai yang tidak kecil, mencapai kisaran Rp1,6 miliar.
Sorotan tajam juga mengarah pada aspek transparansi yang sejak awal tampak diabaikan. Tidak ditemukannya papan proyek di lokasi menjadi catatan serius.
Dalam standar pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, papan proyek bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menjamin keterbukaan informasi kepada publik mengenai sumber dana, nilai anggaran, pelaksana, serta jangka waktu pengerjaan. Ketiadaan informasi ini memperkuat kesan bahwa proyek berjalan tanpa pengawasan terbuka.
Lebih jauh, kondisi di lapangan menunjukkan indikasi bahwa proyek belum sepenuhnya rampung atau baru saja diserahterimakan. Masih adanya sisa material dan peralatan kerja memperlihatkan bahwa tahapan pekerjaan belum sepenuhnya bersih dan tuntas.
Jika dalam kondisi seperti itu sudah terjadi keruntuhan struktur, maka patut diduga ada persoalan mendasar dalam kualitas konstruksi maupun kontrol teknis yang seharusnya dilakukan secara ketat.
Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait, baik dari pengelola koperasi maupun pelaksana proyek. Kekosongan informasi ini justru memperbesar kecurigaan publik dan membuka ruang bagi berbagai asumsi yang sulit dikendalikan.
Dalam konteks penggunaan anggaran negara atau daerah, diamnya pihak terkait bukanlah sikap yang dapat dibenarkan, karena akuntabilitas menuntut keterbukaan sejak awal hingga akhir proses.
Padahal, komitmen terhadap transparansi sebelumnya telah disampaikan oleh Wali Kota Subulussalam, Haji Rasit Bancin, yang mendorong keterlibatan aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian dalam melakukan audit terhadap proyek-proyek pembangunan.
Seruan tersebut kini menemukan relevansinya, bahkan menjadi kebutuhan mendesak di tengah peristiwa yang terjadi.
Kasus ambruknya kanopi ini tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal yang berdiri sendiri.
Ia berpotensi menjadi pintu masuk untuk mengungkap persoalan yang lebih luas, mulai dari perencanaan yang tidak matang, pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi, hingga lemahnya pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab.
Dalam kondisi seperti ini, audit teknis dan administratif bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Desakan masyarakat pun semakin jelas: dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kualitas konstruksi, ditelusuri alur penggunaan anggaran, serta diambil langkah hukum jika ditemukan adanya pelanggaran. Tanpa langkah konkret, peristiwa ini hanya akan menjadi preseden buruk bagi proyek-proyek pembangunan lainnya.
Pertanyaan yang kini mengemuka bukan lagi sekadar bagaimana kanopi itu bisa runtuh, melainkan apakah ada kelalaian serius atau bahkan pola yang berulang dalam pelaksanaan proyek-proyek serupa. Jawaban atas pertanyaan tersebut hanya dapat diperoleh melalui keterbukaan data dan keseriusan aparat dalam menegakkan prinsip akuntabilitas.
Puing-puing bangunan mungkin dapat segera dibersihkan, tetapi keraguan publik tidak akan mudah dipulihkan. Tanpa kejelasan, kepercayaan yang runtuh akan jauh lebih sulit dibangun kembali dibandingkan sekadar memperbaiki struktur fisik yang telah ambruk. [ER.K]
