Pencemaran Mengerikan: Warga Subulussalam Geruduk Pabrik Sawit PT MSB

KABIRO SUBULUSSALAM- ACEH SINGKIL

- Redaksi

Minggu, 15 Juni 2025 - 07:24 WIB

50600 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Subulussalam – Ratusan warga Dusun Rikit, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, menggeruduk kantor Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) PT Medan Sumber Baja (MSB) pada Sabtu (14/6/2025) siang. Aksi ini dipicu oleh dugaan kuat pencemaran limbah yang mencemari Sungai Rikit, sumber air utama masyarakat setempat.

Air Sungai Berubah Warna

Warga membawa sampel air sungai yang telah berubah warna menjadi hitam pekat serta ikan-ikan mati yang ditemukan mengapung. Mereka menantang pihak manajemen PT MSB untuk membuktikan bahwa air sungai tidak tercemar. “Kalau air ini tidak tercemar, silakan minum di depan kami!” teriak seorang warga.

Pihak Manajemen Menolak Tantangan

Namun, pihak manajemen PT MSB menolak tantangan tersebut dengan alasan air tersebut dibawa langsung oleh warga dan tidak diuji di tempat netral. Penolakan ini justru makin mempertebal keyakinan warga bahwa sungai mereka benar-benar telah tercemar oleh limbah pabrik.

Warga Menuntut Tanggung Jawab

Warga menutup akses ke area pabrik dan menyatakan tidak akan membuka kembali sebelum pihak perusahaan memberikan tanggung jawab konkret. “Kami tidak ingin satpam saja yang muncul. Kami ingin manajemen pabrik turun langsung dan menjelaskan, serta bertanggung jawab,” tegas seorang perwakilan warga.

Baca Juga :  Pelatihan Pramuka Persami di SMPN 1 Simpang Kiri Kota Subulussalam

CAPA Trimatra Desak Pemerintah Bertindak

Ketua Cendekiawan Anak Pahlawan (CAPA) Trimatra DPC Kota Subulussalam, Salman, mendesak Pemerintah Kota Subulussalam untuk segera turun tangan menyikapi insiden ini. “Ini bukan cuma pencemaran. Ini adalah bentuk penghancuran ruang hidup warga. Pemerintah dan Dinas Lingkungan Hidup tidak boleh tinggal diam,” ujarnya.

Investigasi Mendalam Diperlukan

Salman menilai pencemaran lingkungan ini bukan hanya pelanggaran administratif, melainkan bisa dikategorikan sebagai kejahatan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan investigasi mendalam dan uji laboratorium terhadap kualitas air sungai untuk mengetahui penyebab pasti pencemaran ini. [ER.K]

Berita Terkait

Surat Mutasi ASN Diduga Palsu, BKPSDM Subulussalam Minta Aparat Usut Pelaku Penyebar Hoaks
Pokir DPRK Subulussalam: Antara Kepentingan Publik dan Bayang-Bayang Transaksi Politik
Bayang-Bayang Mafia Tanah di Lahan Transmigrasi Longkib, Negara Diuji Menegakkan Aturan
Sengketa Lahan Longkib Kian Membara, Dugaan Pemalsuan AJB hingga Tindak Pidana Lain Menguat, Penegakan Hukum Diuji
Sengketa 50 Hektar di Longkib Memanas, Nama Ketua Apkasindo Aceh Terseret, Dugaan Pelanggaran Regulasi Mengemuka
Janji yang Diuji Waktu, Kepemimpinan yang Ditagih Publik
Kanopi Ambruk, Integritas Proyek Dipertanyakan
Menjelang Idulfitri, Mantan Wali Kota dan Ketua DPRK Subulussalam Beri Perhatian kepada Rekan Media dan LSM

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 20:34 WIB

Kapolda Aceh Sampaikan Duka atas Gugurnya Anggota POM TNI Saat Bantu Penangkapan Terduga Bandar Narkoba di Bireuen

Senin, 27 Juli 2026 - 14:42 WIB

BPBD Subulussalam Minta Warga Bersabar, Bantuan Rumah Pascabencana Masih Tertahan di Tahap Pertama

Senin, 27 Juli 2026 - 13:23 WIB

852 Motor untuk Imum Gampong Digelontorkan, Keberhasilan Program Kini Dipertaruhkan

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:57 WIB

Pegadaian Syariah dan Serikat Pekerja Bersama Rumah Zakat Gelar Khitanan Massal untuk 16 Anak di Banda Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:26 WIB

Klarifikasi Sekda Bongkar Simpang Siur Informasi, Terduga Kasus Sabu Dipastikan Bukan ASN Pemkab Gayo Lues

Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:39 WIB

Dari Informasi Warga hingga Penangkapan ASN, Polisi Telusuri Dugaan Jaringan Peredaran Sabu di Gayo Lues

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:56 WIB

Dua Mantan Petani Ganja Gayo Lues Bersaksi di Hadapan Kepala BNN RI, Program Alih Komoditas Jadi Sorotan Puncak HANI

Rabu, 22 Juli 2026 - 22:29 WIB

Kritik Pejabat Tak Boleh Berhenti di Media Sosial, Bukti Harus Bicara

Berita Terbaru