Plt.Kadis Perdagangan Kabupaten Gayo Lues, Syamsul Bahri.
Gayo Lues|Oposisi News 86 — Kehadiran negara dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan kembali ditegaskan melalui kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, pada 17–18 April 2026.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memastikan bahwa koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) benar-benar menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berdasarkan surat resmi Kementerian Koperasi Republik Indonesia Nomor B-205/SM.KOP/PR.01/2026 tertanggal 15 April 2026, agenda utama kunjungan difokuskan pada peninjauan langsung Koperasi Desa Merah Putih Tampeng yang berada di Kecamatan Kutapanjang.
Penetapan lokasi ini mencerminkan perhatian pemerintah terhadap penguatan koperasi desa sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi berbasis masyarakat, sekaligus sebagai bentuk implementasi nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Rombongan Kementerian Koperasi dipimpin oleh Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah yang turut didampingi Sekretaris Kementerian Ahmad Zabadi bersama jajaran, termasuk unsur teknis, tenaga ahli, protokol, hingga humas kementerian.
Kehadiran pejabat lintas fungsi ini menunjukkan bahwa kunjungan tersebut dirancang secara komprehensif, tidak hanya untuk melihat kondisi lapangan, tetapi juga untuk merumuskan langkah kebijakan yang tepat dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Setibanya di Bandara pada pukul 07.55 WIB, rombongan langsung bergerak menuju Kampung Raklunung untuk meninjau usaha jahit Kerawang yang selama ini dikenal sebagai salah satu identitas budaya sekaligus potensi ekonomi unggulan daerah.
Peninjauan ini menjadi penting dalam konteks penguatan UMKM berbasis kearifan lokal, di mana produk budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan, tetapi juga sebagai komoditas ekonomi yang memiliki daya saing apabila didukung dengan akses pasar, pembiayaan, serta peningkatan kualitas produksi.
Agenda kemudian berlanjut ke Pendopo Kabupaten untuk melaksanakan sarapan bersama yang dirangkaikan dengan diskusi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas berbagai tantangan dan peluang dalam pengembangan koperasi dan UMKM, termasuk persoalan klasik seperti akses permodalan, kapasitas manajerial, hingga perluasan jaringan pemasaran. Diskusi tersebut diharapkan tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan di lapangan.
Plt.Kadis Perdagangan Kabupaten Gayo Lues, Syamsul Bahri.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gayo Lues, Syamsul Bahri, yang turut terlibat dalam proses koordinasi kunjungan tersebut, Kamis 16/04/2026) menyampaikan bahwa kehadiran langsung jajaran Kementerian Koperasi menjadi momentum penting bagi daerah untuk mempercepat penguatan sektor ekonomi kerakyatan.
Ia menilai, perhatian pemerintah pusat terhadap koperasi desa dan UMKM lokal merupakan bentuk keberpihakan yang harus direspons dengan kesiapan daerah dalam meningkatkan kualitas kelembagaan, produksi, serta daya saing pasar.
Menurutnya, potensi lokal seperti kerajinan Kerawang dan koperasi desa memiliki peluang besar untuk berkembang apabila didukung dengan kebijakan yang tepat serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Oleh karena itu, kunjungan ini diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas, sekaligus menghadirkan solusi konkret atas berbagai kendala yang selama ini dihadapi pelaku usaha di daerah.
Kunjungan ke Koperasi Desa Merah Putih Tampeng menjadi titik krusial dalam keseluruhan rangkaian agenda. Di lokasi ini, pemerintah pusat melakukan peninjauan langsung terhadap operasional koperasi, sekaligus menyerap aspirasi dari pengurus dan anggota koperasi terkait berbagai kendala yang dihadapi.
Pendekatan ini mencerminkan pola kerja pemerintah yang semakin menekankan pentingnya evidence-based policy, di mana kebijakan tidak lagi disusun secara top-down, melainkan berbasis pada realitas empiris di lapangan.
Dalam kerangka yang lebih luas, kunjungan ini juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan peran strategis UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.
Sinergi antara koperasi dan UMKM menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang tangguh, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan budaya yang besar seperti Gayo Lues.
Koordinasi lintas sektor turut menjadi perhatian dalam pelaksanaan kunjungan ini, sebagaimana tercermin dari keterlibatan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta dinas terkait.
Hal ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi kerakyatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan kolaborasi yang solid antar berbagai pemangku kepentingan.
Dukungan tersebut diharapkan mampu memastikan kelancaran agenda sekaligus memperkuat implementasi program yang dihasilkan dari kunjungan ini.
Kehadiran langsung pejabat kementerian di daerah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap dinamika yang terjadi di tingkat lokal.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dinilai menjadi langkah efektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan dasar dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan.
Dengan demikian, kunjungan kerja ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu menjadi momentum penting dalam mempercepat transformasi koperasi dan UMKM di Gayo Lues.
Lebih dari itu, langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menghadirkan keadilan ekonomi melalui penguatan sektor-sektor yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat. []
