Aceh Utara – Sekretaris Umum Pimpinan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Aceh Utara, Sanusi, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan empat pulau di Aceh ke dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keempat pulau tersebut adalah Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang.
Sanusi menilai bahwa keputusan tersebut melukai perasaan masyarakat Aceh dan mengabaikan fakta historis, yuridis, dan sosiologis yang menunjukkan bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Aceh. “Penerbitan SK Mendagri yang memasukkan wilayah ini ke Sumut merupakan bentuk penghilangan identitas dan kedaulatan wilayah,” tegas Sanusi.
Ia juga menilai bahwa SK tersebut lahir tanpa konsultasi publik yang memadai dan tanpa melibatkan Pemerintah Aceh maupun masyarakat lokal yang terdampak langsung. “Sudah berkali-kali tokoh-tokoh Aceh menyampaikan penolakan, tapi suara kami seperti tak pernah sampai ke telinga Jakarta,” imbuh Sanusi dengan nada kecewa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
IPNU Aceh Utara menilai bahwa SK Mendagri ini berpotensi melahirkan konflik horizontal dan ketegangan antarwilayah. Oleh karena itu, pihaknya menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan pelajar di Aceh untuk turut mengawal isu ini secara serius.
Sanusi mendesak Pemerintah Aceh untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum, baik melalui judicial review ke Mahkamah Agung maupun melibatkan Mahkamah Konstitusi jika dimungkinkan. “Ini bukan hanya soal batas wilayah, tapi juga soal martabat, sejarah, dan kedaulatan daerah,” tandasnya.
IPNU Aceh Utara juga mengajak seluruh elemen sipil, ormas, dan tokoh masyarakat untuk menyatukan langkah menolak keputusan sepihak yang mencederai integritas Aceh sebagai entitas otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sanusi menutup pernyataannya dengan menyerukan kepada Presiden RI untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini secara adil dan berkeadilan, serta memastikan bahwa hak Aceh atas wilayahnya tidak diabaikan oleh kekuasaan administratif. [MUH]
