Subulussalam| Oposisi News 86 — Beredarnya surat mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang diduga palsu di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam tidak hanya menimbulkan kegaduhan administratif, tetapi juga mengindikasikan adanya upaya sistematis yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Subulussalam, Senin (27/04/3026), secara tegas memastikan bahwa dokumen bernomor 800/57/BKPSDM.IV/2026 tersebut adalah tidak sah, tidak memiliki dasar hukum, dan bukan produk resmi lembaga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala BKPSDM Subulussalam, Rano Sartono Saraan, menyatakan bahwa surat tersebut mengandung sejumlah kejanggalan serius, mulai dari format administrasi yang tidak sesuai standar, penggunaan identitas yang tidak valid, hingga pencantuman tanda tangan elektronik yang tidak pernah diterapkan oleh instansinya.
Dalam konteks administrasi pemerintahan, setiap dokumen resmi memiliki standar baku yang diatur secara ketat, sehingga keberadaan surat semacam ini patut diduga sebagai bentuk pemalsuan dokumen negara.
Lebih jauh, fenomena ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar kesalahan informasi biasa. Penyebaran dokumen palsu yang menyasar ASN, khususnya di sektor pendidikan, berpotensi mengganggu stabilitas birokrasi, menciptakan ketidakpastian, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Fakta bahwa sejumlah kepala sekolah mendatangi kantor BKPSDM untuk meminta klarifikasi menunjukkan dampak nyata dari disinformasi tersebut.
Dalam perspektif hukum, tindakan pemalsuan surat dan penyebaran informasi bohong memiliki konsekuensi serius. Hal ini sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263 yang menyebutkan bahwa pemalsuan surat dapat diancam dengan pidana penjara hingga enam tahun.
Selain itu, penyebaran informasi yang menyesatkan melalui media elektronik juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 28 ayat (1), yang melarang penyebaran berita bohong yang merugikan masyarakat.
Di sisi lain, tata kelola ASN sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa setiap kebijakan kepegawaian, termasuk mutasi, harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis sistem merit.
Dengan demikian, keberadaan surat ilegal yang mengatasnamakan mutasi ASN jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar manajemen kepegawaian negara.
BKPSDM Subulussalam mengimbau seluruh ASN agar tidak mudah percaya terhadap dokumen yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya. Dalam situasi seperti ini, kehati-hatian menjadi kunci untuk mencegah dampak yang lebih luas.
ASN diminta untuk selalu melakukan konfirmasi langsung kepada instansi berwenang sebelum mengambil sikap atau keputusan administratif.
Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa di tengah derasnya arus informasi, ancaman hoaks tidak hanya menyerang ruang publik, tetapi juga dapat menyusup ke dalam sistem pemerintahan.
Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku di balik penyebaran surat palsu ini. Penegakan hukum yang konsisten bukan hanya penting untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga integritas institusi negara serta melindungi ASN dari manipulasi informasi yang berpotensi merugikan karier dan stabilitas kerja mereka.
Jika tidak segera ditindaklanjuti secara serius, praktik semacam ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk yang membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan secara ilegal, sekaligus memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi yang seharusnya berjalan berdasarkan aturan hukum dan prinsip akuntabilitas. [ER.K]
