Subulussalam – Senin 3 November 2025. Sejumlah masyarakat yang didampingi Ketua Lembaga Pengawasan Tipikor Nusantara (LP Tipikor Nusantara), Hasan Gurinci, bersama tokoh masyarakat H. Sudirman, turun langsung ke lokasi pos PT Lotbangko di Desa Rikit, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, untuk membahas persoalan jalan masyarakat yang ditutup oleh pihak perusahaan.
Dalam pertemuan di lokasi, masyarakat bersama LP Tipikor Nusantara menegaskan agar pihak PT Lotbangko segera membuka akses jalan tersebut, karena jalan itu merupakan jalur umum yang selama ini digunakan warga untuk aktivitas sehari-hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tokoh masyarakat H. Sudirman dan Ketua LP Tipikor Nusantara menyampaikan keberatan atas tindakan perusahaan yang menutup jalan tanpa musyawarah dengan masyarakat. Namun, kedatangan mereka tidak mendapat tanggapan langsung dari pihak manajemen PT Lotbangko.
Pihak perusahaan tidak menemui masyarakat, dan warga hanya berhadapan dengan petugas keamanan (satpam). Akibatnya, pertemuan tidak menghasilkan penyelesaian apa pun dan dianggap tidak menghargai kehadiran tokoh masyarakat serta lembaga pengawasan.
Masyarakat kemudian diarahkan untuk melapor ke Polres Subulussalam, agar langkah-langkah berikutnya sesuai prosedur hukum. Menurut warga, pintu masuk ke areal perusahaan juga berada di atas lahan masyarakat, sehingga mereka menilai memiliki hak atas jalan tersebut.
“Kalau jalan masyarakat tetap ditutup, maka pintu masuk dari pinggir aspal juga akan kami portal. Biar sama-sama tidak bisa lewat — baik kami masyarakat maupun pihak perusahaan,” tegas salah satu perwakilan warga di lokasi.
Dasar Aturan Hukum Mengenai Jalan Akses Umum dan Kerugian Masyarakat
Menurut peraturan yang berlaku, perusahaan tidak dibenarkan menutup akses jalan yang digunakan masyarakat, apalagi jika jalan tersebut telah menjadi bagian dari lalu lintas umum:
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 63 ayat (1): Setiap orang dilarang menutup atau mengganggu fungsi jalan umum yang digunakan untuk lalu lintas.
Pasal 63 ayat (2): Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA)
Pasal 6: Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, artinya penggunaan tanah tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat sekitar.
Pasal 15: Pemegang hak wajib memelihara tanah dan lingkungan serta mencegah kerusakan atau kerugian terhadap pihak lain.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas Tanah
Pasal 34 huruf d: Hak Guna Usaha (HGU) dapat dicabut apabila penggunaannya menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, termasuk menghalangi akses masyarakat.
4. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 7 Tahun 2017
Menegaskan bahwa perusahaan pemegang HGU wajib menghormati hak-hak masyarakat di sekitarnya, termasuk akses jalan dan fasilitas umum.
Jika terjadi pelanggaran dan merugikan masyarakat, HGU dapat dicabut atau tidak diperpanjang.
Langkah masyarakat yang difasilitasi LP Tipikor Nusantara ini dinilai sebagai bentuk peringatan sosial dan hukum, agar pihak perusahaan tidak sewenang-wenang terhadap hak warga.
LP Tipikor Nusantara juga menegaskan akan melaporkan persoalan ini secara resmi ke pihak berwenang, apabila PT Lotbangko tidak membuka kembali jalan akses masyarakat. [Reporter parlindungan]
