SIARAN PERS NO. 239/SP/HM.01.02/POLKAM/7/2025
Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola mendorong peningkatan Nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Targetnya adalah meraih skor 43 dari semula 37, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Upaya ini akan dicapai melalui partisipasi aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mengumpulkan kuesioner Analisis Kesenjangan (Gap Analysis).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai perwujudan dari Asta Cita Presiden Prabowo Nomor 7 yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba, maka Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola mendorong partisipasi BUMN dalam menjalankan tata kelola dan pencegahan korupsi di instansi masing-masing sehingga dapat mendongkrak Nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Irjen Pol. Asep Jenal Ahmadi.
Sejalan dengan target tersebut, Edy Birton, Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung selaku Sekretaris I Desk Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Desk ini adalah menciptakan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC). Desk ini membidik target pencapaian berupa peningkatan proses kepatuhan terhadap UNCAC dan pelaksanaan aksesi Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, turut disampaikan informasi mengenai fungsi dan tanggung jawab dari setiap Kelompok Kerja (Pokja) yang ada di dalam Desk, serta panduan dalam penyusunan dokumen kuesioner Analisis Kesenjangan kepada perwakilan BUMN yang hadir.
Beberapa perwakilan BUMN menyampaikan bahwa terdapat perubahan nomenklatur organisasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pengisian kuesioner Analisis Kesenjangan.
Meskipun demikian, seluruh perwakilan BUMN yang hadir mendukung penuh dan berkomitmen untuk melaksanakan pengisian kuesioner Analisis Kesenjangan tepat waktu. []
