Subulussalam – Puluhan pedagang sayur di Pajak Pagi Kota Subulussalam mengalami kerugian besar setelah lapak mereka digusur oleh pemerintah daerah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Akibat dari Penggusuran tersebut, menyebabkan puluhan pedagang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah dan ini siapa yang bertanggung jawab.
Sebagai bentuk protes, para pedagang kemudian berjualan di depan Kantor Walikota Subulussalam, Aceh, untuk menuntut hak mereka dan fasilitas berjualan yang layak.
Hingga saat ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami para pedagang, baik dari Dinas Perdagangan maupun UKM setempat.
Salah satu pedagang yang ditemui oleh awak Media Oposisi-News 86 Senin (07/10/2024) menyampaikan, mereka telah mencoba menemui Sekretaris Daerah, Dinas UKM, dan beberapa Asisten termasuk bagian ekonomi, namun tidak ada jawaban pasti, terkait siapa yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Saat dikonfirmasi, Walikota Subulussalam, Azahari S.Ag, menyatakan, bahwa dirinya telah memerintahkan untuk membahas masalah ini.
“Kami akan melakukan musyawarah terkait kerugian yang dialami oleh pedagang Pajak Pagi,” Ucap Walikota Subulussalam.
Para pedagang menyampaikan rasa terima kasih kepada PJ Walikota yang telah mendengarkan keluhan mereka dan berharap segera ada solusi yang adil untuk kerugian yang mereka alami.
Setelah mendengar langsung pernyataan dari PJ Walikota, para pedagang berharap musyawarah yang dijanjikan segera dilaksanakan dan memberikan solusi konkret atas kerugian yang mereka alami.
Beberapa pedagang yang mengalami kerugian signifikan, akibat penggusuran ini merasa kondisi mereka semakin sulit, terutama karena barang dagangan mereka rusak dan lapak yang belum juga tersedia.
Meski demikian, rasa optimisme mulai muncul setelah pertemuan tersebut. Para pedagang percaya bahwa tuntutan mereka akan diperhatikan, dan fasilitas yang layak, akan segera disediakan oleh pemerintah daerah.
Seorang dari pedagang menyebutkan, Kami berharap pemerintah segera bertindak cepat, karena kerugian yang kami alami ini cukup besar dan mempengaruhi ekonomi keluarga kami.
Sampai saat ini, para pedagang masih menunggu langkah konkret dari pemerintah. Namun, sebagian besar dari mereka siap untuk kembali melakukan aksi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu dekat.
Penggusuran tanpa pemberitahuan ini menjadi sorotan warga setempat, yang turut mendukung para pedagang untuk mendapatkan hak mereka kembali.
Pemerintah daerah diharapkan segera merespons dengan tindakan nyata, agar masalah ini tidak berlarut-larut dan memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian lokal. [ER.K]