Sumbawa, oposisinews86.com, (23 Oktober 2026),- Gelombang protes terhadap pelayanan dan transparansi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Sumbawa kembali memanas. Aksi demonstrasi Jilid IV yang digelar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) GEMPAR NTB di depan kantor BRI Cabang Sumbawa, Jalan DR. Wahidin No. 13, Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Jumat (23/10/2026), dilaporkan berakhir ricuh.
Berdasarkan hasil liputan awak media di lokasi, ketegangan terjadi antara massa aksi dan petugas keamanan (security) bank. Situasi memanas setelah massa kembali mempertanyakan belum adanya penjelasan konkret atas tuntutan yang mereka sampaikan, sementara Pimpinan Cabang (Pinca) BRI Sumbawa, Mulkan, belum menemui pengunjuk rasa pada aksi tersebut.
Aksi ini bukan kali pertama digelar. Demonstrasi Jilid IV menjadi sinyal bahwa persoalan penyaluran KUR yang disuarakan GEMPAR NTB masih menunggu jawaban yang dinilai memadai oleh pihak demonstran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan utama massa mencakup penolakan pengajuan kredit sejumlah nasabah, transparansi mekanisme penyaluran KUR, dugaan tumpang tindih pembiayaan, serta status pelunasan kredit 79 nasabah yang disebut belum tercatat dalam sistem perbankan.
Empat kali turun ke jalan, tuntutan belum menemukan titik terang. Itulah yang menjadi pokok keberatan massa aksi, yang mendesak agar pihak bank memberikan penjelasan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar pernyataan umum.
Ketua LSM GEMPAR NTB, Rudini, mempertanyakan keterbukaan informasi mengenai penyaluran KUR yang disebut bernilai lebih dari Rp2 miliar. Ia juga menyoroti informasi mengenai tunggakan nasabah di Desa Orong Telu, Kecamatan Orong Telu, yang disebut mencapai Rp2,1 miliar, dengan pelunasan sekitar Rp30 juta.
Angka-angka tersebut menjadi bagian dari persoalan yang menurut Rudini perlu diperjelas melalui pemeriksaan dan verifikasi data. Namun, status tunggakan, nilai pelunasan, serta kaitannya dengan penyaluran KUR perlu dipastikan melalui dokumen resmi dan keterangan pihak bank.
Bagi GEMPAR NTB, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai angka. Mereka menginginkan penjelasan tentang bagaimana pengajuan kredit dinilai, apa dasar penolakan permohonan nasabah, serta bagaimana bank memastikan setiap pembiayaan diberikan sesuai ketentuan.
Rudini menilai, apabila terdapat perbedaan perlakuan terhadap nasabah, BRI perlu menjelaskan dasar pertimbangannya secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya dijawab secara normatif. Mari kita turun bersama ke lapangan, periksa kondisi nasabah, dan buktikan apakah mereka memang memenuhi persyaratan atau tidak,” tegas Rudini.
Pernyataan tersebut menjadi desakan agar persoalan yang dipersoalkan tidak berhenti pada adu argumen antara demonstran dan pihak bank. GEMPAR NTB meminta pembuktian melalui pemeriksaan lapangan, pencocokan dokumen, serta penjelasan mengenai prosedur penilaian kredit.
Meski demikian, dugaan tumpang tindih pembiayaan maupun persoalan pencatatan pelunasan tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari BRI dan verifikasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kekecewaan massa juga berkaitan dengan pertemuan yang berlangsung pada Rabu (21/10/2026). Saat itu, Pinca BRI Sumbawa disebut sempat menerima perwakilan massa aksi di ruangannya.
Namun, menurut Yusril, salah seorang peserta aksi, pertemuan tersebut belum menghasilkan jawaban substantif atas persoalan yang mereka bawa.
“Iya, memang kami sempat diterima oleh pimpinan cabang BRI di ruangannya. Namun, bukannya solusi yang diberikan, malah bercerita tentang sejarah berdirinya Bank BRI. Bukan itu yang kami inginkan. Dia memberikan penjelasan seperti semacam kuliah subuh, tidak jelas arahnya ke mana,” ujar Yusril kepada awak media, Jumat (23/10/2026), usai aksi berlangsung.
Yusril mengungkapkan, karena merasa tuntutan mereka belum mendapatkan jawaban yang dibutuhkan, ia bersama sejumlah peserta aksi memilih meninggalkan ruangan tersebut.
“Makanya kami dan teman-teman di ruangan itu turun meninggalkan ruangan tanpa permisi. Kalau pimpinan cabang BRI mengabaikan persoalan ini, maka jangan salahkan kami tetap akan melakukan aksi berjilid-jilid,” tegasnya.
Pernyataan Yusril menggambarkan kekecewaan pihak demonstran terhadap hasil pertemuan sebelumnya. Mereka menginginkan dialog yang berfokus pada persoalan penyaluran KUR, alasan penolakan kredit, serta kejelasan status pelunasan nasabah, bukan penjelasan umum yang dinilai tidak menjawab substansi tuntutan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan substantif dari Pinca BRI Sumbawa, Mulkan, mengenai seluruh poin tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi Jumat tersebut.
Kericuhan yang mewarnai aksi Jilid IV menambah tekanan terhadap upaya penyelesaian persoalan antara demonstran dan pihak BRI Cabang Sumbawa. Perbedaan pandangan yang tidak segera menemukan ruang penyelesaian berisiko memperpanjang polemik dan mengganggu komunikasi antara masyarakat dengan lembaga perbankan.
Meski demikian, insiden kericuhan perlu dipisahkan dari substansi tuntutan. Dugaan persoalan penyaluran KUR harus ditangani melalui pemeriksaan data, mekanisme pengaduan resmi, serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
BRI sebagai lembaga perbankan perlu memberikan penjelasan yang terukur sesuai kewenangan dan ketentuan kerahasiaan data nasabah. Di sisi lain, tuntutan transparansi publik tetap perlu dijawab melalui informasi yang dapat disampaikan secara sah, tanpa membuka data pribadi atau informasi perbankan yang dilindungi.
Khusus mengenai 79 nasabah yang disebut telah melunasi kredit tetapi statusnya diduga belum tercatat dalam sistem, diperlukan pencocokan bukti pembayaran, catatan administrasi, dan keterangan resmi bank. Verifikasi tersebut penting untuk memastikan apakah persoalan yang dipersoalkan berkaitan dengan pencatatan, administrasi, atau hal lain.
Demikian pula, penolakan pengajuan KUR perlu dijelaskan berdasarkan persyaratan, hasil penilaian, dan prosedur yang berlaku, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan masing-masing pemohon.
Demonstrasi Jilid IV ini memperlihatkan bahwa tuntutan GEMPAR NTB belum berhenti. Rudini dan massa aksi meminta BRI Cabang Sumbawa membuka ruang dialog yang lebih substantif, memberikan penjelasan konkret, serta menindaklanjuti setiap persoalan berdasarkan bukti.
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah yang akan diambil manajemen BRI Cabang Sumbawa untuk menjawab tuntutan tersebut. Klarifikasi resmi, pemeriksaan administrasi, dan penyampaian hasil tindak lanjut yang dapat dipublikasikan diharapkan mampu memberikan kejelasan sekaligus mencegah polemik terus berlarut-larut. (Af)
