Aceh Utara — Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menggandeng Korps Brigade Mobil (Korbrimob) Polri meninjau perkembangan pemasangan jembatan darurat tipe Bailey di Kecamatan Sawang, Rabu (11/02/2025). Struktur sementara itu disiapkan untuk menggantikan penghubung utama yang runtuh akibat banjir dan longsor—peristiwa berulang yang kembali menguji ketahanan infrastruktur daerah.
Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, turun ke lapangan bersama Teknisi KBRN Utama Tk. I Korbrimob Polri, Irjen Pol. Almas Widodo Kolopaking. Peninjauan difokuskan pada tiga lokasi terdampak paling signifikan: Dusun Cot Calang, Desa Riseh Tunong; Desa Lhok Gunci; serta Desa Sawang. Ketiganya sempat terisolasi, menyebabkan distribusi kebutuhan pokok tersendat dan aktivitas ekonomi warga nyaris terhenti.
Kehadiran konstruksi Bailey diproyeksikan sebagai solusi taktis untuk membuka kembali akses antarwilayah. Jalur tersebut bukan sekadar lintasan kendaraan, melainkan simpul pergerakan hasil pertanian, pasokan logistik, hingga layanan kesehatan. Tanpa konektivitas, denyut ekonomi desa praktis melemah.
“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi atas dukungan teknis dan respons sigap Polri dalam percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi,” ujar Tarmizi.
Meski demikian, langkah darurat ini menyisakan pekerjaan rumah yang lebih besar. Pemasangan jembatan sementara memang menjawab kebutuhan mendesak, tetapi persoalan mendasar terletak pada pembangunan infrastruktur permanen yang tangguh terhadap risiko cuaca ekstrem. Pola bencana yang berulang seharusnya mendorong perencanaan berbasis mitigasi, bukan sekadar penanganan insidental.
Turut mendampingi dalam agenda tersebut Kapolres Lhokseumawe AKBP Dr. Ahzan, SH., S.I.K., M.S.M., M.H., Danki Brimob Jeuleukat Polda Aceh, unsur Muspika Kecamatan, perwakilan Forkopimda, serta instansi terkait lainnya.
Di tengah kondisi atmosfer yang masih fluktuatif, penyelesaian konstruksi Bailey ditargetkan berlangsung cepat agar mobilitas masyarakat segera pulih. Namun lebih dari itu, publik menanti konsistensi pemerintah daerah dalam memastikan setiap infrastruktur yang dibangun tidak lagi rapuh di hadapan musim hujan berikutnya. [SR]









































