Lhoksukon |Oposisi News 86 – Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi Panyang, menyerukan konsolidasi lintas partai politik untuk memperkuat pembangunan daerah. Seruan itu disampaikan saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-XI Partai Golkar Aceh Utara di Mitra Hotel Lhoksukon, Sabtu (22/8/2026).
Di hadapan kader dan sejumlah tokoh politik, Tarmizi mengajak partai politik, anggota DPRK, DPRA, DPR RI, hingga para tokoh politik Aceh Utara menempatkan kepentingan daerah di atas sekat kepartaian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pada kesempatan ini saya mengajak seluruh partai politik, DPRK, DPRA, DPR-RI dan seluruh tokoh politik untuk bergandengan tangan membantu Ayahwa dan Panyang membangun Aceh Utara,” kata Tarmizi.
Menurut dia, pembangunan daerah membutuhkan dukungan politik yang tidak terfragmentasi. Pemerintah daerah, kata Tarmizi, tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan lembaga legislatif dan kekuatan politik yang memiliki pengaruh di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
“Tanpa kita bergandengan tangan membangun Aceh Utara, saya rasa tidak mungkin orang lain yang akan mau membantu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menempatkan sinergi politik sebagai salah satu prasyarat untuk mempercepat agenda pembangunan Aceh Utara. Terlebih, dukungan dari parlemen dan jejaring politik di tingkat provinsi serta nasional dinilai penting untuk membuka akses terhadap program dan anggaran pembangunan.
Musda Golkar XI turut dihadiri anggota DPRA, anggota DPR RI, anggota DPRK Fraksi Golkar, Ketua KIP Aceh Utara, Ketua Bawaslu Aceh Utara, serta pimpinan sejumlah partai politik, di antaranya PAN, Golkar, PAS dan PKS.
Forum tersebut bukan sekadar agenda internal pergantian dan konsolidasi organisasi Golkar. Kehadiran sejumlah unsur politik dan penyelenggara pemilu juga menjadikan Musda sebagai ruang pertemuan antarkekuatan politik di Aceh Utara.
Di tengah kebutuhan pembangunan yang menuntut dukungan lintas sektor, pesan Tarmizi sederhana: kontestasi politik tidak semestinya menjadi penghalang bagi kepentingan daerah. Setelah pemilu usai, kekuatan politik dituntut menemukan titik temu untuk memastikan pembangunan Aceh Utara tetap berjalan. (SR)
