Genduang,Pelalawan|Oposisi News 86 – Dugaan tindakan kekerasan terhadap seorang anak berusia 15 tahun di kawasan perkebunan PT Sari Lembah Subur, Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Riau, memicu keprihatinan sekaligus sorotan terhadap cara penyelesaian dugaan pelanggaran di lingkungan perusahaan.
Peristiwa yang disebut terjadi setelah korban diduga mengambil beberapa janjang sawit itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai penerapan hukum, perlindungan anak, serta tanggung jawab semua pihak dalam menyelesaikan persoalan secara beradab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Korban yang diketahui berinisial A (15), warga Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, disebut merupakan seorang anak yatim. Berdasarkan keterangan yang disampaikan korban, ia mengambil beberapa janjang sawit karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keterangan tersebut masih merupakan pengakuan dari pihak korban dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Terlepas dari dugaan pengambilan buah sawit tersebut, tindakan kekerasan terhadap anak, apabila benar terjadi, tidak dapat dibenarkan.
Indonesia merupakan negara hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah serta penyelesaian setiap dugaan tindak pidana melalui mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tindakan main hakim sendiri atau apa yang kerap disebut masyarakat sebagai “hukum rimba”.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut anak di bawah umur yang menurut peraturan perundang-undangan memperoleh perlindungan khusus. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan pembinaan, penyerahan kepada aparat berwenang, atau penyelesaian sesuai prosedur hukum seharusnya menjadi pilihan, bukan tindakan yang berpotensi mengandung unsur kekerasan.
Desakan pun mengemuka agar aparat penegak hukum bertindak profesional, objektif, dan transparan dalam mengusut dugaan peristiwa tersebut. Penanganan yang terbuka dinilai penting agar seluruh fakta dapat terungkap, baik terkait dugaan pengambilan hasil kebun maupun dugaan kekerasan yang dialami korban.
Proses hukum yang adil juga diperlukan untuk menghindari munculnya spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
Apabila dalam penyelidikan nantinya terbukti terjadi kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut berpotensi dijerat dengan ketentuan Pasal 76C juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Selain itu, apabila unsur penganiayaan terbukti terpenuhi, ketentuan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat diterapkan sesuai fakta hukum yang ditemukan penyidik. Penentuan pasal dan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyidikan.
Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa perusahaan, petugas keamanan, maupun siapa pun yang menjalankan fungsi pengamanan tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman di luar mekanisme hukum.
Dugaan tindak pidana, termasuk pencurian, harus diserahkan kepada kepolisian agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian hanya akan melahirkan persoalan hukum baru dan memperburuk citra penegakan hukum di tengah masyarakat.
Kritik juga patut diarahkan kepada setiap pihak yang masih menganggap tindakan fisik sebagai solusi instan dalam menyelesaikan persoalan. Cara-cara demikian bukan hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mengikis rasa keadilan dan menciptakan ketakutan di lingkungan masyarakat sekitar.
Bila praktik semacam ini dibiarkan, maka pesan yang muncul adalah bahwa kekuatan fisik lebih berkuasa daripada aturan hukum, sebuah kondisi yang bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Dampaknya tidak hanya dirasakan korban dan keluarganya. Masyarakat sekitar akan kehilangan rasa aman apabila penyelesaian persoalan lebih mengedepankan intimidasi dibanding prosedur hukum.
Dunia usaha pun dapat terdampak karena kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan akan dipertanyakan ketika dugaan pelanggaran HAM atau kekerasan tidak ditangani secara serius.
Secara terpisah, upaya konfirmasi telah dilakukan kepada Humas PT Sari Lembah Subur, Cah Kerjo, melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 22 Juli 2026, guna meminta penjelasan terkait dugaan pemukulan terhadap anak di bawah umur tersebut. Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari pihak perusahaan.
Karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses hukum yang sedang atau akan berlangsung. Aparat penegak hukum diharapkan mengusut perkara ini secara menyeluruh, memeriksa seluruh pihak yang mengetahui peristiwa, mengumpulkan alat bukti, serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum.
Pada saat yang sama, semua pihak perlu menghormati asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Tidak boleh ada toleransi terhadap dugaan kekerasan terhadap anak apabila terbukti terjadi, namun pada saat yang sama setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran juga berhak memperoleh proses hukum yang adil.
Negara hukum tidak boleh memberi ruang bagi praktik “hukum rimba”, karena keadilan hanya dapat ditegakkan melalui hukum yang berlaku, bukan melalui kekerasan. [Sajirun, S]
