Banda Aceh|Oposisi News 86 — Polda Aceh melakukan rotasi besar di jajaran kepemimpinan. Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memimpin langsung upacara serah terima jabatan tujuh Pejabat Utama (PJU) dan sembilan Kapolres di Lobby Mapolda Aceh, Rabu, 15 Juli 2026.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari kebijakan pembinaan karier personel sekaligus penyegaran organisasi sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1335/VI/KEP/2026 hingga ST/1341/VI/KEP/2026 tertanggal 25 Juni 2026.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menjelaskan mutasi merupakan mekanisme rutin di lingkungan Polri untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Menurutnya, pergantian pejabat tidak hanya menjadi bagian dari regenerasi kepemimpinan, tetapi juga upaya memperkuat profesionalisme pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Dalam upacara tersebut, Kombes Pol. Iskandar ZA dipercaya menjabat Irwasda Polda Aceh, Kombes Pol. Mohammad Ali Kadhafi sebagai Karo Ops, Kombes Pol. Muhammad Saleh sebagai Karo Rena, Kombes Pol. Aldinar R. J. Hanter Manurung sebagai Karo Log, Kombes Pol.
Gazali Ahmad sebagai Direktur Reserse Narkoba, Kombes Pol. Moechamad Zainul sebagai Direktur Polairud, serta Kombes Pol. Henki Ismanto sebagai Kepala SPN Polda Aceh.
Rotasi juga menyentuh sembilan wilayah kepolisian resor. Jabatan Kapolres Aceh Barat diemban AKBP Agus Sulistianto, Kapolres Aceh Barat Daya dijabat AKBP Ade Gita Rachmadi, Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, Kapolres Pidie Jaya AKBP Tendri Wardi, Kapolres Langsa AKBP Hyrowo, Kapolres Gayo Lues AKBP Cakra Donya, Kapolres Bireuen AKBP Yulhendri, Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rujiyanto Dwi Poernomo, serta Kapolres Aceh Tamiang AKBP Robby Ansyari.
Sejumlah pejabat lama mendapat penugasan baru di lingkungan Polri maupun memasuki masa purna bakti.
Kapolda menyampaikan penghargaan atas dedikasi para pejabat yang telah menyelesaikan tugas di Aceh sekaligus meminta pejabat baru segera memahami karakteristik daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum masing-masing. [Mustafa Porang]




































