Aceh Timur|Oposisi News 86 — Program Hunian Sementara (Huntara) untuk korban banjir di Desa Pante Kera, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, menuai kritik tajam. Bangunan yang dibangun sebagai solusi darurat pascabencana justru dinilai gagal memberi perlindungan layak bagi warga terdampak.
Enam bulan setelah banjir menerjang kawasan itu, sebagian besar korban masih bertahan di pengungsian mandiri. Kondisi Huntara yang bocor, tanpa aliran listrik, hingga mulai mengalami kerusakan membuat warga enggan menempatinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah persoalan mendasar pada bangunan tersebut. Saat hujan turun, air disebut masuk ke dalam barak akibat posisi lantai yang rendah. Beberapa atap mengalami kebocoran, sementara dinding berbahan kalsiboard mulai rusak meski proyek belum lama selesai dikerjakan.
Perwakilan Tim Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, Agus Suriadi, mengatakan mayoritas warga menilai Huntara belum aman untuk dihuni.
“Sekitar 70 persen warga belum bersedia pindah. Ketika hujan turun, air masuk ke dalam bangunan. Listrik juga belum tersedia dan beberapa bagian sudah mulai rusak,” ujar Agus, mengutip keluhan masyarakat.
Sorotan lebih keras disampaikan Ketua Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon, Masri. Ia menilai proyek yang digagas BNPB tersebut memperlihatkan lemahnya perencanaan teknis dan pengawasan di lapangan.
Menurut dia, pembangunan Huntara di kawasan rendah yang rawan tergenang semestinya menjadi perhatian sejak awal. Namun kondisi di lapangan justru memperlihatkan minimnya antisipasi terhadap risiko banjir yang sebelumnya telah terjadi.
“Kalau hujan sebentar saja air sudah masuk ke dalam, berarti ada persoalan serius dalam desain dan pengerjaannya. Bangunan ini seharusnya menjadi tempat perlindungan sementara, bukan malah menambah kekhawatiran warga,” kata Masri.
Ia juga mempertanyakan kualitas material yang digunakan. Dinding berbahan kalsiboard dinilai tidak sesuai untuk wilayah dengan kelembapan tinggi dan curah hujan ekstrem.
“Anggaran per unit disebut mencapai sekitar Rp30 juta. Publik tentu berhak mempertanyakan mutu pekerjaan jika hasilnya justru dipersoalkan oleh warga yang menjadi penerima manfaat,” ujarnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai efektivitas pengawasan proyek penanganan pascabencana. Sebab, Huntara sejatinya dibangun untuk menjamin kebutuhan dasar korban bencana sebelum proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen dilakukan.
Menanggapi kritik itu, BNPB menyatakan evaluasi sedang dilakukan bersama pihak pelaksana proyek. Pejabat BNPB, Pitoy, mengatakan koordinasi dengan vendor dan tim teknis terus dilakukan untuk menangani persoalan di lokasi.
“Koordinasi sedang berjalan untuk penyelesaian berbagai kendala di lapangan,” katanya.
Sementara itu, perwakilan BNPB lainnya, Evans, menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan BPBD serta PLN terkait pembenahan fasilitas dan penyambungan listrik.
Hingga kini, warga masih menunggu realisasi perbaikan yang dijanjikan. Di tengah ancaman cuaca ekstrem yang masih membayangi kawasan tersebut, Huntara di Pante Kera justru menjadi simbol persoalan lama dalam penanganan pascabencana: proyek dibangun cepat, tetapi kualitas dan kelayakannya dipertanyakan. (SR-tim)
