Haji Uma Temui Kapolres Aceh Utara, Desak Pengawasan Mudik hingga Bongkar Penipuan Catut Nama

SIWAH RIMBA

- Redaksi

Kamis, 26 Maret 2026 - 14:17 WIB

50140 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lhoksukon|Oposisi News 86 — Kunjungan Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman (Haji Uma), ke Polres Aceh Utara, Rabu (25/3/2026), menyorot serangkaian persoalan yang dinilai tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan biasa. Dari pengamanan Lebaran hingga maraknya kejahatan bermodus pencatutan nama pejabat, semua dibuka terang dalam pertemuan tertutup itu.

Di hadapan Kapolres AKBP Trie Aprianto dan jajaran, Haji Uma tidak hanya menyampaikan apresiasi, tetapi juga menggarisbawahi celah yang masih berpotensi memicu masalah di lapangan. Ia menuntut kesiapan aparat menghadapi lonjakan mobilitas saat mudik, bukan sebatas prosedur rutin, melainkan langkah antisipatif berbasis kerawanan riil.

Baca Juga :  Proyek Pembangunan Desa Diduga Mangkrak, Geuchik Tanjong Drien Paya Bakong Tantang Wartawan

Perhatian khusus diarahkan pada praktik penipuan yang menggunakan namanya sebagai alat meyakinkan korban. Kasus ini, menurut dia, bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman terhadap kepercayaan publik. Ia meminta penelusuran serius hingga pelaku diproses hukum, agar pola serupa tidak terus berulang.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Isu narkotika turut menjadi tekanan dalam diskusi. Haji Uma menilai peredaran barang terlarang di Aceh Utara menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Ia mendorong penindakan yang lebih terukur dan berkelanjutan, sembari menegaskan dukungan terhadap upaya penyelamatan generasi muda yang semakin rentan terpapar.

Baca Juga :  82 KK di Dua Desa dalam Kabupaten Aceh Utara merasa sangat dirugikan oleh PT. PLN Persero Lhokseumawe

Selain itu, penggunaan dana desa pascabanjir juga disorot. Ia mengingatkan bahwa fase pemulihan sering menjadi titik rawan penyimpangan anggaran. Keterlibatan aparat dalam pengawasan dinilai penting agar bantuan tidak melenceng dari kebutuhan warga terdampak.

Pertemuan yang berlangsung hingga siang hari itu berjalan tanpa hambatan. Namun substansi yang mengemuka menegaskan satu hal: persoalan di Aceh Utara menuntut respons konkret, bukan sekadar koordinasi seremonial. (SR)

Berita Terkait

SDN 6 Syamtalira Bayu Hidupkan Tradisi Jumat Religius, Siswa Dilatih Berani dan Berakhlak
Hardiknas di SMAN 1 Meurah Mulia: Pendidikan Tak Lagi Sekadar Seremoni, Kreativitas Siswa Meledak di Panggung Bakat
Cot Girek Membara: Buruh PTPN IV Tagih Nyali Pemerintah dan Aparat
Seragam Rp120 Ribu di Balik Dalih “Ikhlas”: Jadup Tanjong Geulumpang Diselimuti Tanda Tanya
Dua Kali Diperpanjang, Kursi Pucuk Perseroda Aceh Utara Tetap Sepi—Alarm Krisis Kepercayaan?
Warga Gampong Tanjong Glumpang Bantah Isu Dugaan Pungli Dana Jadup
Jadup Dipalak: Bantuan Bencana Berubah Jadi “Upeti” di Baktiya
Hardiknas Tanpa Basa-basi: Dua Sekolah di Geureudong Pase Tinggalkan Seremoni Kosong, Pilih Makna

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 20:34 WIB

Kapolda Aceh Sampaikan Duka atas Gugurnya Anggota POM TNI Saat Bantu Penangkapan Terduga Bandar Narkoba di Bireuen

Senin, 27 Juli 2026 - 14:42 WIB

BPBD Subulussalam Minta Warga Bersabar, Bantuan Rumah Pascabencana Masih Tertahan di Tahap Pertama

Senin, 27 Juli 2026 - 13:23 WIB

852 Motor untuk Imum Gampong Digelontorkan, Keberhasilan Program Kini Dipertaruhkan

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:57 WIB

Pegadaian Syariah dan Serikat Pekerja Bersama Rumah Zakat Gelar Khitanan Massal untuk 16 Anak di Banda Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:26 WIB

Klarifikasi Sekda Bongkar Simpang Siur Informasi, Terduga Kasus Sabu Dipastikan Bukan ASN Pemkab Gayo Lues

Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:39 WIB

Dari Informasi Warga hingga Penangkapan ASN, Polisi Telusuri Dugaan Jaringan Peredaran Sabu di Gayo Lues

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:56 WIB

Dua Mantan Petani Ganja Gayo Lues Bersaksi di Hadapan Kepala BNN RI, Program Alih Komoditas Jadi Sorotan Puncak HANI

Rabu, 22 Juli 2026 - 22:29 WIB

Kritik Pejabat Tak Boleh Berhenti di Media Sosial, Bukti Harus Bicara

Berita Terbaru