Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Geledah Kantor Dinas PUPR Dan Kantor Kontraktor, Ada Apa,???.

KORWIL JAWA TIMUR

- Redaksi

Kamis, 6 Februari 2025 - 20:54 WIB

50324 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar Geledah kantor Dinas PUPR Blitar. (Poto Doc. Mujani) 

Blitar/Jatim – Kejaksaan Negri Kabupaten Blitar Geledah Kantor PUPR / Pekerjakaan Umum Perumahan Rakyat
Kabupaten Blitar.

Penggeledahan tersebut, Penyidik Kejaksakan Kabupaten Blitar membawa berkas yang diduga ada kaitanya dengan tindak Pidana Korupsi Proyek DAM Kali Bentak.

ADVERTISEMENT

banner 300x250

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dengan itu selain di Dinas PUPR, Kejaksaan juga menggeledah Kantor Kontraktor yang diduga mengerjakan Proyek DAM Kali Bentak. Di Kantor Kontraktor sebagai pelaksana tersebut, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mencari berkas yang duga kaitan dengan pengerjakan Proyek DAM Kali Bentak

Baca Juga :  Paska Keracunan MBG,Kepala Dinas Ketahanan PanganTulungagung Lakukan Survei Epidemiologi ke Siswa SMK 3 Boyolangu

“Dengan ini penggledahan dilakukan dua tempat yaitu Kantor PUPT dan Kantor CV.” Tulis Dyan Kurniawan.
Kepala Seksi Inteljen Kejakasaan Negeri Kabupaten Blitar Rabu ( 05/02/2025.)

Dengan penggledahan yang di lakukan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar berkaitan dugakan tindak Pidana koropsi Proyek DAM Kali Bentak.
Diduga tindak Pidana Korupsi yang dilakukan pada Tahun 2023 lalu.

“Penggledahan ini untuk memperkuat pembuktian perbuatan melawan Hukum pada dugakan tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan DAM Kali Bentak pada satuan kerja Dinas PUPR Tahun Anggaran 2023”.Imbuhnya.

Baca Juga :  DLH Tulungagung Bakal Bangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

Kejaksaan Kabupaten Blitar belum bisa mengungkapkan secara detail dengan dugakan tindak pidana Kurupsi Proyek Dam tetsebut. Pasalnya saat ini kasus tersebut masih ditangani dan diselidiki lebih lanjut oleh Penyidik Tim Penyidik KejaKsaan Ksbupaten Blitar.

“Untuk hal yang lain nanti menunggu, karena ini masih pemeriksaan nanti kalau ada Uptade akan kami infokan”. Kata Kasi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar.I Gede Wily Pratama. [MUJANI]

Berita Terkait

Empat Pimpinan DPRD Tulungagung Dipanggil KPK, Penelusuran Dugaan Pemerasan Gatut Sunu Masuki Babak Baru
Dugaan Pengadaan LKS di MIN 1 Trenggalek Kian Menggantung, Keterangan Sekolah dan Komite Berbeda, DPRD Minta Audit Menyeluruh
Anggota DPRD Tulungagung Sutomo Mengundurkan Diri, Proses PAW Menuju Penggantian oleh Peraih Suara Terbanyak Kedua
Segenap keluarga besar Media Oposisi News 86 Provinsi Jawa Timur serta seluruh mitra kerja mengucapkan:
Warga Desa Ketanon Terima Bantuan Sembako Dengan Tertib 
Akhirnya Setelah 1,5 Tahun Rusak,Jembatan Junjung Tulungagung Segera Di Perbaiki.
Akibat Sarpras Dan Supplier 18 SPPG di Tulungagung Dihentikan Operasi, BGN Ungkap Permasalahan.
PPPK Paruh Waktu Menjerit, Gaji Rp300 Ribu Sebulan Jadi Sorotan DPRD Tulungagung

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 20:34 WIB

Kapolda Aceh Sampaikan Duka atas Gugurnya Anggota POM TNI Saat Bantu Penangkapan Terduga Bandar Narkoba di Bireuen

Senin, 27 Juli 2026 - 14:42 WIB

BPBD Subulussalam Minta Warga Bersabar, Bantuan Rumah Pascabencana Masih Tertahan di Tahap Pertama

Senin, 27 Juli 2026 - 13:23 WIB

852 Motor untuk Imum Gampong Digelontorkan, Keberhasilan Program Kini Dipertaruhkan

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:57 WIB

Pegadaian Syariah dan Serikat Pekerja Bersama Rumah Zakat Gelar Khitanan Massal untuk 16 Anak di Banda Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:26 WIB

Klarifikasi Sekda Bongkar Simpang Siur Informasi, Terduga Kasus Sabu Dipastikan Bukan ASN Pemkab Gayo Lues

Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:39 WIB

Dari Informasi Warga hingga Penangkapan ASN, Polisi Telusuri Dugaan Jaringan Peredaran Sabu di Gayo Lues

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:56 WIB

Dua Mantan Petani Ganja Gayo Lues Bersaksi di Hadapan Kepala BNN RI, Program Alih Komoditas Jadi Sorotan Puncak HANI

Rabu, 22 Juli 2026 - 22:29 WIB

Kritik Pejabat Tak Boleh Berhenti di Media Sosial, Bukti Harus Bicara

Berita Terbaru