Sumbawa Besar, oposisinews86.com, (6 Mei 2026),– Hermanto, yang akrab disapa Bung Vicktor, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Reformasi Daerah Garda Sumbawa, angkat bicara terkait polemik kebakaran alat berat Excavator CAT 320 NGH di area operasional PLTU Kertasari, Kabupaten Sumbawa Barat NTB.
Dalam keterangannya kepada awak media, Rabu (7/5/2026), ia menilai insiden tersebut bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan sinyal kuat adanya dugaan kelemahan serius dalam sistem pengawasan, tata kelola operasional, hingga penerapan keselamatan kerja di lingkungan proyek strategis tersebut.
“Ini bukan peristiwa sederhana. Ketika insiden di area operasional pembangkit bisa memicu polemik panjang, itu tanda ada yang tidak beres dalam sistem pengawasan dan manajemen,” tegas Bung Vicktor.
“Kami melihat ada kegagalan dalam kontrol lapangan. Tidak mungkin aktivitas di objek vital nasional berjalan tanpa pengawasan ketat,” sambungnya.
Menurutnya, polemik yang berkembang hingga memunculkan saling lempar tanggung jawab justru memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola internal, “Kalau tanggung jawab saja tidak jelas, itu artinya sistem manajemen sedang bermasalah. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.
Bung Vicktor menegaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat resmi sekaligus mendatangi PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat untuk mendesak evaluasi menyeluruh.
“Kami akan datang secara resmi. Ini bukan sekadar kritik, tapi langkah konkret untuk memastikan ada perbaikan nyata,” katanya.
“Evaluasi tidak boleh formalitas. Harus menyentuh pengawasan lapangan, manajemen risiko, pengadaan, sampai penerapan Good Corporate Governance secara nyata,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan yang berkembang di tengah masyarakat terkait insiden tersebut.
“Publik tidak bodoh. Kalau alat bekerja di dalam area PLTU lalu terjadi kebakaran, masa tidak ada yang bertanggung jawab? Ini logika sederhana,” sindirnya.
“Jangan seolah-olah semua pihak cuci tangan. Itu justru memperburuk kepercayaan publik,” tegas Bung Vicktor lagi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan keterbukaan, bukan sekadar penjelasan administratif.
“Kami tidak butuh jawaban normatif. Kami butuh fakta di lapangan. Transparansi itu kunci,” ujarnya.
“Kalau dari awal terbuka dan profesional, persoalan seperti ini tidak akan melebar ke mana-mana,” tambahnya.
Tak berhenti di situ, LSM Garda Sumbawa juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa pengumpulan data untuk kemungkinan dibawa ke aparat penegak hukum (APH).
“Kami sedang kumpulkan data. Kalau ada indikasi pelanggaran, kami tidak akan ragu membawa ini ke ranah hukum,” katanya tegas.
“Ini bagian dari kontrol sosial. BUMN harus jadi contoh, bukan malah jadi sumber masalah,” lanjutnya.
Dalam pernyataannya, Bung Vicktor juga menyinggung arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Pemerintah pusat sedang mendorong reformasi dan perbaikan tata kelola. Jangan sampai di daerah justru terjadi sebaliknya,” ujarnya.
“Kalau ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya citra perusahaan, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara,” imbuhnya.
Ia menilai persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan sejak awal tanpa menjadi polemik berkepanjangan.
“Masalah seperti ini tidak perlu membesar kalau ada itikad baik dan komunikasi yang sehat sejak awal,” katanya.
“Ketika masalah internal jadi konsumsi publik, itu tanda manajemen gagal mengelola situasi,” tegas Bung Vicktor.
Di akhir pernyataannya, ia kembali menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral masyarakat.
“Kami tidak menyerang institusi. Kami ingin memastikan BUMN tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan profesionalisme,” ujarnya.
“Solusinya jelas, lakukan evaluasi terbuka dan menyeluruh. Jangan ditutup-tutupi,” pungkasnya.
Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak PLN, dan konfirmasi masih terus diupayakan oleh awak media. (Af)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
