Aceh Utara – Sorotan terhadap satu unit rumah bantuan yang bersumber dari pokok pikiran (pokir) DPRK di Gampong Seulunyok, Kecamatan Nibong, akhirnya dijawab langsung oleh pihak yang namanya terseret dalam pemberitaan.
Syarkawi, Bendahara Gampong Seulunyok, menyampaikan penjelasan kepada wartawan, Selasa (24/2/2026), menyusul beredarnya informasi bahwa bangunan tersebut dialihkan menjadi lokasi pemeliharaan ayam.
Ia menegaskan, penerima program itu tercatat atas nama ibunya, Katiah, bukan dirinya secara pribadi. Menurut dia, sang ibu sempat menempati hunian tersebut sebelum akhirnya keluarga memutuskan untuk memindahkannya ke kediaman salah satu anak yang berjarak sekitar 15 meter.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pertimbangannya semata karena usia beliau yang sudah lanjut. Kami ingin memastikan keselamatan dan kenyamanan ibu, sehingga tidak tinggal seorang diri,” ujar Syarkawi.
Terkait tudingan perubahan fungsi bangunan, ia membantah bahwa rumah tersebut dijadikan kandang ternak. Syarkawi mengakui pernah menaruh kandang kecil berisi tiga ekor ayam di bagian teras, bersifat sementara, pascabanjir bandang yang melanda kawasan itu.
Sisa lumpur dan material banjir, kata dia, turut memengaruhi kondisi bangunan yang sempat terekam dalam dokumentasi media.
“Itu bukan di dalam ruangan. Kondisi yang terlihat berantakan adalah dampak banjir yang belum seluruhnya kami bereskan,” tuturnya.
Ia juga menjelaskan ihwal ketidakhadirannya saat hendak bertemu jurnalis beberapa hari sebelumnya. Pada malam yang sama, kata dia, terjadi musibah meninggalnya salah satu warga, sehingga sebagai bagian dari unsur masyarakat desa, ia merasa berkewajiban hadir.
“Saya tidak pernah berniat menghindar dari konfirmasi,” katanya.
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Geuchik Seulunyok, Mulyadi. Ia memastikan bahwa unit bantuan tersebut memang terdaftar atas nama Katiah dan sebelumnya dihuni oleh yang bersangkutan.
“Karena faktor usia, keluarga memutuskan beliau tinggal bersama anaknya yang letaknya tidak jauh dari situ,” ujar Mulyadi.
Di sisi lain, pengawasan terhadap pemanfaatan program bantuan publik tetap menjadi kebutuhan mendesak agar setiap fasilitas sosial benar-benar digunakan sesuai tujuan awalnya. [SR]
