Ada Apa, DPRD Tulungagung Panggil Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Tulungagung -Trenggalek

REDAKSI

- Redaksi

Selasa, 13 Agustus 2024 - 01:36 WIB

50352 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tulungagung – PPDB yang baru selesai dan masih menyisakan polemik membuat Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung memanggil Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Tulungagung-Trenggalek guna membahas kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA beberapa waktu yang lalu.

Ketua Komisi A DPRD Tulungagung, Gunawan, menyatakan bahwa pihaknya telah memanggil Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Tulungagung-Trenggalek untuk mengurai masalah yang terjadi selama proses PPDB SMA beberapa waktu lalu.

Gunawan mengakui bahwa secara kewenangan, Cabang Dinas Pendidikan wilayah Tulungagung-Trenggalek memang berada di bawah naungan Provinsi Jawa Timur.

Namun, ia menegaskan bahwa secara kewilayahan, SMA yang berada di bawah provinsi tersebut berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Anak didik yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung itu adalah anak (warga) saya,” tegasnya pada, Senin (12/8/2024).

Gunawan juga menekankan bahwa Cabang Dinas Pendidikan wilayah tersebut seharusnya tidak kaku dalam menerapkan aturan, tetapi perlu mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di wilayah tersebut.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa dirinya pernah mendengar adanya kecurangan dalam proses PPDB SMA di Tulungagung.

Baca Juga :  UMP 2026 Tulungagung Naik Signifikan,DPRD Ingatkan Resiko Tekanan Pada Pengusaha

Saya dengar ada yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.

Ia menegaskan akan melanjutkan persoalan carut-marut PPDB di Kabupaten Tulungagung ini ke tingkat yang lebih tinggi.

Selain melalui komisi, anggota fraksi lainnya juga akan melakukan lobi ke anggota dewan provinsi untuk mengevaluasi jalannya PPDB di Kabupaten Tulungagung.

Kalau perlu, tidak usah pakai zonasi, langsung tes saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah Tulungagung-Trenggalek, Shindu Widyabadra, menolak berkomentar lebih lanjut selepas hearing dengan Komisi A DPRD Tulungagung. “Silahkan tanya ke komisi,” ujarnya sambil berlalu. [HARTANTO]

Berita Terkait

Empat Pimpinan DPRD Tulungagung Dipanggil KPK, Penelusuran Dugaan Pemerasan Gatut Sunu Masuki Babak Baru
Dugaan Pengadaan LKS di MIN 1 Trenggalek Kian Menggantung, Keterangan Sekolah dan Komite Berbeda, DPRD Minta Audit Menyeluruh
Anggota DPRD Tulungagung Sutomo Mengundurkan Diri, Proses PAW Menuju Penggantian oleh Peraih Suara Terbanyak Kedua
Segenap keluarga besar Media Oposisi News 86 Provinsi Jawa Timur serta seluruh mitra kerja mengucapkan:
Warga Desa Ketanon Terima Bantuan Sembako Dengan Tertib 
Akhirnya Setelah 1,5 Tahun Rusak,Jembatan Junjung Tulungagung Segera Di Perbaiki.
Akibat Sarpras Dan Supplier 18 SPPG di Tulungagung Dihentikan Operasi, BGN Ungkap Permasalahan.
PPPK Paruh Waktu Menjerit, Gaji Rp300 Ribu Sebulan Jadi Sorotan DPRD Tulungagung

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 20:34 WIB

Kapolda Aceh Sampaikan Duka atas Gugurnya Anggota POM TNI Saat Bantu Penangkapan Terduga Bandar Narkoba di Bireuen

Senin, 27 Juli 2026 - 14:42 WIB

BPBD Subulussalam Minta Warga Bersabar, Bantuan Rumah Pascabencana Masih Tertahan di Tahap Pertama

Senin, 27 Juli 2026 - 13:23 WIB

852 Motor untuk Imum Gampong Digelontorkan, Keberhasilan Program Kini Dipertaruhkan

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:57 WIB

Pegadaian Syariah dan Serikat Pekerja Bersama Rumah Zakat Gelar Khitanan Massal untuk 16 Anak di Banda Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 - 19:26 WIB

Klarifikasi Sekda Bongkar Simpang Siur Informasi, Terduga Kasus Sabu Dipastikan Bukan ASN Pemkab Gayo Lues

Sabtu, 25 Juli 2026 - 12:39 WIB

Dari Informasi Warga hingga Penangkapan ASN, Polisi Telusuri Dugaan Jaringan Peredaran Sabu di Gayo Lues

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:56 WIB

Dua Mantan Petani Ganja Gayo Lues Bersaksi di Hadapan Kepala BNN RI, Program Alih Komoditas Jadi Sorotan Puncak HANI

Rabu, 22 Juli 2026 - 22:29 WIB

Kritik Pejabat Tak Boleh Berhenti di Media Sosial, Bukti Harus Bicara

Berita Terbaru