Aceh Selatan|Oposisi News 86 — Kritik terhadap kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mulai mengeras di tengah harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan daerah.
Mantan juru kampanye pasangan MANIS pada Pilkada 2024, Syahrial, secara terbuka menyoroti masih lemahnya respons sebagian aparatur pemerintahan dalam menjalankan program prioritas Bupati H. Mirwan MS dan Wakil Bupati H. Baital Mukadis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan itu muncul setelah lebih dari setahun pemerintahan berjalan. Di tengah janji perubahan yang pernah digaungkan kepada publik, sejumlah program pembangunan disebut belum menunjukkan percepatan signifikan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai sejauh mana efektivitas birokrasi daerah dalam menerjemahkan visi politik kepala daerah menjadi kerja nyata di lapangan.
Syahrial menilai hambatan terbesar saat ini bukan semata pada keterbatasan anggaran, melainkan pada pola kerja birokrasi yang dinilai masih terjebak dalam budaya administratif lama: lamban mengambil keputusan, minim inovasi, dan terlalu bergantung pada mekanisme formal tanpa keberanian melakukan percepatan kerja.
Menurutnya, situasi itu membuat sejumlah program strategis berjalan tersendat meski telah direncanakan sejak lama. Ia menyebut masih ditemukan persoalan mendasar berupa dokumen pendukung yang belum tuntas, lemahnya sinkronisasi antarorganisasi perangkat daerah, hingga rendahnya budaya koordinasi di internal pemerintahan.
“Publik tidak bisa terus disuguhi alasan teknis. Kalau program sudah dianggarkan tetapi administrasi tidak kunjung selesai, maka yang dirugikan adalah masyarakat.
Pembangunan tertahan, pelayanan melambat, dan kepercayaan publik ikut terkikis,” ujar Syahrial, Rabu (20/5/2026).
Pernyataan itu menjadi sorotan karena disampaikan oleh figur yang sebelumnya berada di lingkaran perjuangan politik pasangan kepala daerah saat Pilkada. Kritik dari internal pendukung sendiri menunjukkan adanya kegelisahan terhadap ritme pemerintahan yang dianggap belum sepenuhnya mampu menjawab ekspektasi masyarakat pasca kontestasi politik.
Dalam pandangannya, tantangan pemerintahan saat ini jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Tekanan efisiensi anggaran, tuntutan pelayanan cepat, serta kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan aparatur yang adaptif dan memiliki keberanian mengambil langkah strategis. Namun yang terjadi, kata dia, sebagian pejabat justru masih bekerja dengan pola birokrasi konvensional yang lamban dan berorientasi prosedur semata.
Ia juga menyinggung adanya ego sektoral antar-OPD yang dinilai memperburuk kondisi. Alih-alih bekerja kolaboratif, sejumlah instansi disebut berjalan sendiri-sendiri sehingga program pembangunan tidak terkoneksi secara utuh. Dampaknya bukan hanya pada lambannya realisasi program, tetapi juga memicu ketidakefisienan penggunaan anggaran daerah.
Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan, keterlambatan pembangunan dinilai memiliki dampak langsung terhadap kehidupan warga. Infrastruktur yang tertunda, program pelayanan publik yang belum optimal, hingga lambannya realisasi kegiatan ekonomi daerah disebut memperbesar jarak antara janji politik dan realitas yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Syahrial menegaskan bahwa visi “Aceh Selatan Maju, Produktif, dan Madani” tidak cukup hanya menjadi slogan politik tanpa didukung aparatur yang memiliki loyalitas kerja, integritas, dan kemampuan eksekusi yang kuat. Ia menilai kepala daerah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan birokrasi yang solid dan responsif.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pejabat yang dianggap tidak mampu mengikuti ritme kerja pemerintahan saat ini. Evaluasi tersebut, menurutnya, penting dilakukan agar roda pemerintahan tidak terus tersandera oleh aparatur yang dinilai gagal beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
“Jabatan itu amanah pelayanan, bukan sekadar posisi administratif. Kalau ada yang tidak mampu mengikuti ritme kerja cepat dan produktif, sebaiknya memberi ruang kepada figur lain yang lebih siap bekerja dan memahami kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal meningkatnya tekanan publik terhadap efektivitas birokrasi daerah. Di tengah keterbatasan fiskal dan tingginya harapan masyarakat, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyusun program di atas kertas, tetapi juga memastikan seluruh perangkat birokrasi bergerak dalam satu arah dan memiliki kecepatan kerja yang sama.
Masyarakat, kata Syahrial, kini tidak lagi membutuhkan narasi panjang tentang kendala teknis maupun birokrasi berbelit-belit. Yang dibutuhkan adalah hasil nyata yang bisa langsung dirasakan, mulai dari pelayanan publik yang cepat, pembangunan yang berjalan, hingga kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan warga.
Kritik tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak hanya ditentukan oleh kekuatan visi politik kepala daerah, tetapi juga oleh kemampuan birokrasi menjalankan amanah secara efektif, profesional, dan bebas dari budaya kerja lamban yang selama ini kerap menjadi keluhan publik. [Khairul Miza]
