Aceh Utara|Oposisi News 86 — Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, SE., MM., melantik Sekretaris Daerah definitif bersama 143 pejabat administrator dan pengawas di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Senin (18/5/2026).
Pelantikan itu menjadi momentum konsolidasi birokrasi di tengah tuntutan percepatan pembangunan dan penanganan persoalan daerah yang belum sepenuhnya tuntas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dayan Albar resmi dipercaya menduduki jabatan Sekda Aceh Utara setelah melewati proses seleksi terbuka yang diikuti empat pejabat senior di lingkungan pemerintah kabupaten setempat. Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Bupati, sementara pelantikan pejabat eselon III dan IV dipimpin Wakil Bupati Tarmizi, S.I.Kom.
Dalam sambutannya, Ismail A. Jalil menegaskan pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan upaya memperkuat kinerja pemerintahan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia memaparkan sejumlah agenda prioritas, mulai dari perjuangan status 8.094 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPK-PW), percepatan penyelesaian Bendungan Irigasi Krueng Pase yang mengairi ribuan hektare sawah, hingga penguatan layanan kesehatan melalui penambahan armada ambulance.
Pemerintah daerah juga menyiapkan program pengadaan kendaraan operasional untuk imum gampong, bantuan traktor bajak sawah gratis, serta perekrutan guru dayah guna memperkuat kurikulum pendidikan agama di sekolah.
Kebijakan pemisahan ruang belajar siswa laki-laki dan perempuan di tingkat SMP dan SMA sederajat kembali ditegaskan sebagai bagian dari implementasi syariat Islam di Aceh Utara.
Di sektor sejarah dan pendidikan, Pemkab Aceh Utara mengklaim berhasil mendorong peningkatan status Monumen Islam Samudera Pasai menjadi situs nasional yang mendapat dukungan anggaran APBN mencapai Rp100 miliar. Sebagian dana disebut mulai dialokasikan pada 2026.
Pemerintah juga ikut mengawal pembangunan SMA Unggul Garuda, sekolah berasrama berbasis sains dan teknologi yang diproyeksikan mencetak pelajar berdaya saing global.
Sementara dalam penanganan banjir, pemerintah mengklaim telah membangun kembali 19 jembatan, memperbaiki ruas jalan terdampak, serta mendirikan 4.614 unit hunian sementara bagi warga terdampak bencana.
Selain huntara, sebanyak 104 unit hunian tetap bantuan pemerintah pusat telah ditempati penyintas banjir. Pemerintah daerah juga menargetkan pembangunan tambahan ratusan unit rumah permanen melalui dukungan Buddha Tzu Chi dan bantuan Kapolri.
Bupati meminta seluruh organisasi perangkat daerah bergerak cepat, terutama dalam penyediaan lahan agar pembangunan hunian tetap tidak tersendat birokrasi.
Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, DPRK, aparat penegak hukum, tokoh agama, pimpinan partai politik, hingga kalangan perbankan.
Namun, di balik besarnya angka pembangunan itu, kualitas sebagian huntara masih menjadi perhatian publik. Sejumlah warga sebelumnya mengeluhkan kondisi bangunan yang dinilai belum sepenuhnya layak huni. Persoalan tersebut menjadi ujian serius bagi pemerintah agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada seremoni dan laporan administrasi. (SR)
