Menanti “Super Power” Budaya Nasional dari Arena Kepala Daerah
JAKARTA – Gaung Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan diselenggarakan di Banten pada 6-10 Februari mendatang, membawa angin segar bagi pemajuan kebudayaan daerah.
Melalui Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat, para Bupati dan Wali Kota diundang untuk berlomba menunjukkan sinergi konkret antara kepemimpinan daerah, media, dan pers dalam memajukan warisan budaya setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Inilah sebuah momentum yang menegaskan kembali peran strategis kepala daerah sebagai nahkoda utama di garda terdepan pelestarian dan pengembangan kebudayaan nasional.
Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang, dengan tegas menyoroti alasan di balik kepedulian PWI terhadap isu ini. Menurutnya, Indonesia adalah “super power dalam bidang kebudayaan,” sebuah pengakuan yang bahkan telah ditegaskan oleh UNESCO sejak 2017.
Namun, potensi luar biasa ini hanya akan terwujud jika didukung oleh aksi nyata di tingkat wilayah. Di sinilah peran sentral para Bupati dan Wali Kota terlihat jelas. “Mereka yang punya wilayah, rakyat, dan anggaran,” tuturnya di Jakarta, (16/10/26).
Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi, melainkan penekanan bahwa kemajuan kebudayaan daerah—dan pada akhirnya, kebudayaan nasional—tergantung pada kebijakan dan alokasi sumber daya yang mereka putuskan.
Direktur AK-PWI Yusuf Susilo Hartono (YSH) menambahkan bobot historis pada penghargaan ini. Dimulai sejak HPN 2016 di Lombok, anugerah ini telah diberikan kepada sekitar 50 kepala daerah, membuktikan konsistensi PWI dalam mengapresiasi karya nyata di lapangan.
Deretan nama penerima penghargaan pun bukan sembarangan, mencakup tokoh-tokoh yang kini menduduki posisi penting di panggung nasional, seperti Wali Kota Surabaya Ery Cahyadi, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi (kini Gubernur Jawa Barat), dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (sebelum menjadi Menteri PANRB).
Kehadiran mereka dalam daftar tersebut adalah testimoni bahwa perhatian terhadap kebudayaan adalah ciri kepemimpinan visioner.
AK-PWI-HPN 2026 kali ini mengangkat tema krusial: “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers.” Tema ini tidak hanya mengajak kepala daerah untuk melestarikan, tetapi juga untuk berinovasi. Mereka ditantang untuk memilih satu dari tiga sub tema dalam proposal mereka:
* Penguatan keragaman ekspresi budaya dan interaksi budaya inklusif.
* Pemanfaatan kekayaan budaya berbasis media dan pers, untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat internasional.
* Pemajuan kebudayaan daerah yang melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem berkelanjutan.
Kerangka waktu kegiatan (lini masa) yang ketat menunjukkan keseriusan proses seleksi, dimulai dengan Zoom sosialiasi (20/10/2025), Pendaftaran dan pengumpulan proposal (20/10- 15/12/2025), hingga Presentasi 10 besar (8-10/1/2026) dan Verifikasi lapangan.
Puncaknya, pengumuman Calon Penerima Penghargaan pada 20/1/2026, dan penyerahan penghargaan di HPN Banten (9/2/2026).
Selain kepala daerah, penghargaan ini juga akan diberikan kepada insan wartawan yang kiprahnya dalam memajukan kebudayaan telah diakui secara nasional/global.
Di penghujung persiapan HPN 2026, Zulmansyah Sekedang, yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia HPN 2026, menyampaikan harapan besar agar Presiden Prabowo untuk pertama kalinya berkenan hadir.
Kehadiran Kepala Negara diharapkan dapat menjadi panggung untuk tidak hanya menyaksikan pencapaian, tetapi juga mendengar langsung “berbagai masalah yang memerlukan penyelesaian pada tingkat kebijakan pemerintah dan negara.” AK-PWI bukan sekadar ajang seremonial, tetapi panggilan bagi para pemimpin daerah untuk mentransformasi potensi budaya Indonesia menjadi kekuatan nyata yang inklusif dan berkelanjutan.
Saatnya para kepala daerah membuktikan bahwa anggaran dan otoritas yang mereka miliki dapat benar-benar menjadi katalisator bagi kebangkitan “super power” budaya nasional dari akar rumput daerah. []
