Subulussalam – Kamis, 29 Januari 2026Menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023–2024 di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Runding, pihak berwenang mulai melakukan langkah pemeriksaan lanjutan.
Laporan tersebut sebelumnya disampaikan oleh masyarakat Desa Panglima Sahman kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Subulussalam pada tahun 2025.
Selanjutnya, laporan itu dilimpahkan oleh Kejari Kota Subulussalam kepada Inspektorat Kota Subulussalam untuk dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi lebih lanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporan pengaduan tersebut, masyarakat menyoroti penggunaan dana desa oleh Kepala Desa Panglima Sahman yang dinilai perlu diklarifikasi secara mendalam dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, pada Kamis (29/1/2026), sejumlah perwakilan masyarakat Desa Panglima Sahman memenuhi undangan Inspektorat Kota Subulussalam.
Pemanggilan ini dilakukan dalam rangka permintaan keterangan serta pendalaman terhadap data dan dokumen yang sebelumnya telah diserahkan kepada Kejari Kota Subulussalam pada tahun 2025.
Pihak Inspektorat Kota Subulussalam menyampaikan bahwa pemanggilan tersebut bertujuan untuk melakukan pemeriksaan administratif serta memastikan penggunaan Anggaran Dana Desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun demikian, salah satu perwakilan masyarakat yang turut menyerahkan data dan dokumen ke pihak kejaksaan menyampaikan bahwa apabila Inspektorat membutuhkan kejelasan lebih lanjut, maka pemeriksaan sebaiknya juga dilakukan langsung ke lapangan.
“Data-data sudah kami serahkan sebelumnya ke pihak Kejari. Jika ingin pembuktian yang lebih jelas, silakan turun langsung ke lapangan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Inspektorat Kota Subulussalam masih melakukan proses klarifikasi dan belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan. Masyarakat berharap agar penanganan laporan ini dapat berjalan secara transparan dan akuntabel demi terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. [ER.K]
