Tulungagung – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang cukup signifikan memunculkan dua perspektif kebijakan harapan peningkatan untuk kesejahteraan pekerja sekaligus kekhawatiran akan daya tahan dunia usaha.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Tulungagung menegaskan pentingnya mengawal kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan tekanan ekonomi baru di tingkat daerah.
Ketua Komisi B DPRD Tulungagung dari Fraksi Gerindra,Widodo Prasetyo, SP., MMA., menilai kenaikan UMP harus disikapi secara rasional dan proporsional. “Kenaikan ini cukup tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DPRD mendukung karena merupakan keputusan pemerintah pusat dan provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Namun,kebijakan ini tidak boleh dilihat secara tunggal,ujar.
Widodo dalam wawancara eksklusif di Hotel Lojikka.Menurutnya, UMP di Tulungagung naik dari kisaran Rp2,4juta menjadi sekitar Rp 2,6juta pada tahun 2026. “Kenaikan ini cukup tinggi,”katanya,seraya menambahkan bahwa keluhan dari kalangan pengusaha merupakan sinyal penting yang tidak boleh diabaikan.
Banyak pelaku usaha,terutama usaha kecil dan menengah,masih menghadapi tekanan pendapatan yang belum sebanding dengan kenaikan biaya produksi,termasuk upah tenaga kerja.“Faktanya, pengusaha juga sedang berjuang. Dari sisi pendapatan, tidak semua sektor mengalami pertumbuhan.Ini realitas yang harus diakui,tegasWidodo.
Tanpa pengelolaan yang matang,kenaikan UMP berpotensi memicu langkah efisiensi tenaga kerja dan bahkan mengancam keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, beliau mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah daerah, pengusaha, dan pekerja.Kolaborasi adalah kunci.
Jika pengusaha dan pekerja tidak duduk bersama mencari jalan tengah, kebijakan ini bisa menimbulkan masalah baru, seperti pengurangan tenaga kerja atau stagnasi usaha,”lanjut Widodo.
DPRD Tulungagung menegaskan tanggungjawabnya untuk mengawal implementasi UMP agar tujuan kesejahteraan pekerja dapat tercapai tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi daerah.Kebijakan upah, menurutnya, harus sejalan dengan penguatan iklim usaha dan perlindungan tenaga kerja.
Kenaikan UMP 2026,menjadi ujian bagi pemerintah daerah apakah mampu menyeimbangkan antara kepentingan buruh dan pengusaha,atau akan membuat ketimpangan baru ditengah pertumbuhan ekonomi yang mulai berjalan. [UMP 2026 Tulungagung Naik Signifikan,DPRD Ingatkan Resiko Tekanan Pada Pengusaha. [HARTANTO]
