Aceh Utara | Rumah Rakyat Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Aceh menyatakan komitmennya sebagai bagian dari masyarakat Aceh untuk turut serta menyelamatkan institusi negara dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Minggu (01/06/2025).
Dalam pernyataannya, Ketua Harian Lembaga Aliansi Indonesia Provinsi Aceh, Agussalim Anzib, menegaskan bahwa lembaganya akan terus mengawal kinerja lembaga negara, khususnya institusi penegak hukum seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan di Aceh. Ia menyampaikan peringatan kepada seluruh kepala daerah, kepala dinas, dan jajaran birokrasi di Provinsi Aceh agar tidak bermain-main dengan proyek, tidak melakukan pungutan liar (pungli), serta tidak terlibat dalam praktik jual beli jabatan.
“Kami mengingatkan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Bapak Pangdam Iskandar Muda, Bapak Kapolda Aceh, serta seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Aceh, untuk bersikap tegas dan tidak memberi toleransi terhadap praktik penyimpangan wewenang oleh pejabat publik,” ujar Agussalim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lembaga Aliansi Indonesia menegaskan bahwa jika ditemukan bukti penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok, maka pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, agar ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Institusi negara harus diselamatkan dari tangan-tangan oknum yang merusak integritas dan amanah jabatan,” lanjut Agussalim.
Pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum di Aceh untuk benar-benar menjalankan tugas secara profesional, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
“Kami tidak ingin institusi negara yang seharusnya menjadi benteng keadilan, ternoda oleh perilaku koruptif. Lembaga Aliansi Indonesia akan terus bersuara demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa di Aceh,” tutupnya. [MUHADAR]
