Karimun|Oposisi News 86 – Kepulauan Riau Kekhawatiran kalangan nelayan terhadap rencana aktivitas pengelolaan hasil sedimentasi laut di perairan Kabupaten Karimun mulai mendapat respons dari pemerintah daerah.
Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menerima audiensi perwakilan Aliansi Nelayan Kabupaten Karimun di Rumah Dinas Bupati untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat pesisir yang menilai rencana tersebut berpotensi memengaruhi ruang tangkap ikan dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana terbuka itu menjadi wadah penyampaian keberatan para nelayan terhadap rencana pengelolaan sedimentasi laut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat agar setiap kebijakan yang menyangkut pemanfaatan ruang laut mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Karimun menyatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan terkait pengelolaan sedimentasi laut yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat dengan menyampaikan secara resmi pandangan dan kekhawatiran para nelayan kepada kementerian terkait.
“Sebagai pemerintah daerah, kami memiliki kewajiban untuk mendengarkan suara masyarakat. Aspirasi yang disampaikan para nelayan hari ini akan segera kami teruskan kepada kementerian yang berwenang agar menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan,” ujar Iskandarsyah di hadapan para peserta audiensi.
Selain menyampaikan aspirasi nelayan, Bupati juga menilai setiap rencana pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada kajian lingkungan yang komprehensif dan mengikuti kondisi terkini di lapangan. Menurutnya, perubahan karakteristik wilayah pesisir dari waktu ke waktu menuntut adanya pembaruan analisis dampak lingkungan agar keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem.
Ia berharap kajian lingkungan terbaru nantinya tidak hanya mengandalkan pendekatan teknis, tetapi juga melibatkan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang selama ini beraktivitas langsung di kawasan tersebut. Keterlibatan mereka dinilai penting karena memiliki pengetahuan empiris mengenai kondisi perairan, pola migrasi ikan, hingga perubahan ekosistem yang terjadi dari waktu ke waktu.
Dalam audiensi itu, Raja Atan selaku perwakilan Aliansi Nelayan Kabupaten Karimun menyampaikan bahwa laut merupakan sumber utama penghidupan sebagian besar masyarakat Karimun.
Menurutnya, ruang tangkap nelayan di wilayah tersebut memiliki keterbatasan karena berbatasan langsung dengan jalur pelayaran internasional, sehingga setiap perubahan pemanfaatan kawasan laut berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas perikanan tradisional.
Ia mengatakan kekhawatiran yang disampaikan para nelayan bukan semata-mata bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan permintaan agar setiap kebijakan mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir serta kelestarian sumber daya laut.
“Kami menyampaikan aspirasi ini karena khawatir ruang tangkap nelayan semakin berkurang. Kami mengapresiasi Bupati Karimun yang telah menerima kami dan bersedia meneruskan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” kata Raja Atan.
Audiensi tersebut menjadi salah satu langkah komunikasi antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam menyikapi isu pengelolaan sedimentasi laut yang berkembang di Karimun. Pemerintah Kabupaten Karimun berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi kementerian terkait dalam proses pengambilan keputusan sesuai kewenangannya.
Hingga pertemuan berakhir, belum terdapat keputusan ataupun kebijakan baru mengenai rencana aktivitas pengelolaan hasil sedimentasi laut di perairan Karimun.
Pemerintah daerah menegaskan posisinya sebagai fasilitator yang akan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, seraya berharap setiap kebijakan yang nantinya diambil tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat nelayan. [Sajirun, S]
