Karimun, Kepulauan Riau|Oposisi News 86 – Setelah menjadi sorotan selama sekitar tiga bulan, bangunan yang berada di belakang Batam Bakery di Jalan Ahmad Yani, kawasan Kolong, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, akhirnya mendapat tindakan administratif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun.
Instansi tersebut menerbitkan Surat Peringatan Pertama (SP1) atas dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan bangunan tersebut.
Informasi mengenai penerbitan SP1 disampaikan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun, Raja Mohrijal, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (30/6/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut atas dugaan bahwa bangunan dimaksud belum memenuhi ketentuan perizinan, termasuk dugaan belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi yang berlaku.
Meski demikian, muncul pertanyaan mengenai aspek keterbukaan informasi dalam proses penegakan aturan tersebut.
Saat dimintai salinan atau dokumen SP1 untuk kepentingan konfirmasi dan pemberitaan, Kepala Dinas PUPR menyatakan bahwa surat tersebut bersifat rahasia sehingga tidak dapat diberikan kepada awak media.
Pernyataan itu memunculkan perdebatan karena surat peringatan administratif yang diterbitkan pemerintah pada prinsipnya merupakan bagian dari tindakan penegakan hukum administrasi. Dokumen tersebut umumnya memuat jenis pelanggaran, dasar hukum, kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang dikenai sanksi, batas waktu penyelesaian, serta konsekuensi apabila peringatan tidak diindahkan.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung beserta aturan pelaksananya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, pemerintah daerah memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi administratif terhadap bangunan yang tidak memenuhi persyaratan administratif maupun teknis.
Salah satu bentuk sanksi awal adalah teguran tertulis atau surat peringatan sebelum diberlakukannya sanksi lanjutan apabila pelanggaran tidak diperbaiki.
Secara umum, mekanisme tersebut dimaksudkan agar pemilik bangunan diberi kesempatan memenuhi kewajibannya sebelum pemerintah mengambil tindakan yang lebih tegas, mulai dari penghentian sementara kegiatan pembangunan, pembatasan pemanfaatan bangunan, hingga pembongkaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggaran tetap tidak diselesaikan.
Di sisi lain, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum administrasi. Masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dan penegakan aturan bangunan, terlebih apabila objek yang menjadi sorotan berada di kawasan yang mudah diakses publik dan telah lama menjadi perhatian warga.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai substansi pelanggaran yang menjadi dasar penerbitan SP1, termasuk batas waktu yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.
Pada hari yang sama, upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Ruslan selaku pemilik Batam Bakery melalui aplikasi WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, pesan yang dikirim belum tersambung sehingga yang bersangkutan belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi atas diterbitkannya surat peringatan tersebut.
Penerbitan SP1 menjadi tahap awal dalam proses penegakan aturan. Masyarakat kini menantikan konsistensi pemerintah daerah dalam mengawal penyelesaian perkara tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan regulasi di bidang tata ruang dan bangunan tidak hanya menyangkut kepatuhan administrasi, tetapi juga menjadi ukuran komitmen pemerintah dalam menerapkan asas kepastian hukum, transparansi, serta perlakuan yang setara bagi setiap pelaku usaha maupun masyarakat tanpa pengecualian. [Sajirun,S]
