Karimun, Kepulauan Riau|Oposisi News 86 — Harapan akan terbukanya ribuan lapangan kerja bagi masyarakat Kabupaten Karimun mulai menemukan pijakan setelah dimulainya tahapan pemotongan baja perdana (First Steel Cut) dan peletakan lunas (Keel Laying) lambung kapal untuk modul Topside FPSO Bahtera Haluan Lestari di fasilitas PT Saipem, Kamis (23/072026).
Tahapan ini menjadi penanda dimulainya pekerjaan penting dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Kutei North Hub (KNH) Development Project, salah satu proyek hulu migas berskala besar yang diproyeksikan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian di Kepulauan Riau.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peresmian pekerjaan fabrikasi tersebut dihadiri Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, bersama jajaran pemerintah pusat, termasuk Kepala SKK Migas dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Dalam kesempatan itu, pemerintah daerah menegaskan bahwa manfaat investasi bernilai miliaran dolar tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Karimun, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Menurut Iskandarsyah, proyek ini diperkirakan membutuhkan sekitar 8.000 tenaga kerja pada berbagai tahapan pelaksanaannya. Kondisi tersebut dinilai sebagai peluang besar bagi masyarakat Karimun untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sektor industri migas dan maritim yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin masyarakat hanya menjadi penonton di tengah masuknya investasi berskala besar. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong perusahaan pelaksana agar memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dan kompetensi yang dipersyaratkan.
Data proyek menunjukkan, FPSO Bahtera Haluan Lestari memiliki nilai investasi sekitar USD 2,9 miliar dan merupakan bagian dari keseluruhan Proyek Kutei North Hub yang bernilai sekitar USD 11,8 miliar. Proyek tersebut dikerjakan melalui kolaborasi PT Searah sebagai perusahaan patungan Eni dan PETRONAS, bersama PT Saipem serta PT Tripatra.
Pengerjaan fabrikasi dilakukan di tiga kawasan industri utama di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun. Dari total beban fabrikasi sekitar 40 ribu ton yang dialokasikan di wilayah Kepri, Karimun memperoleh porsi terbesar, yakni sekitar 20 ribu ton. Sementara Batam dan Bintan masing-masing menangani sekitar 10 ribu ton.
Selain memperoleh porsi pekerjaan terbesar, Karimun juga diproyeksikan menjadi lokasi integrasi akhir atau penyatuan komponen sebelum fasilitas tersebut dikirim ke lokasi operasional di perairan Selat Makassar. Kondisi ini diperkirakan akan menciptakan aktivitas industri yang cukup besar selama masa konstruksi berlangsung.
Iskandarsyah mengungkapkan bahwa berdasarkan komunikasi dengan pihak perusahaan, sekitar 68 hingga 75 persen kebutuhan tenaga kerja direncanakan berasal dari masyarakat lokal.
Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila calon pekerja memiliki keterampilan, kompetensi, dan sertifikasi yang sesuai dengan standar industri migas internasional.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Karimun telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Wakil Gubernur dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Salah satu langkah yang sedang disiapkan adalah penyelenggaraan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) bagi lulusan SMA maupun SMK agar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Langkah itu diharapkan mampu memperkuat daya saing tenaga kerja lokal sehingga tidak hanya terserap dalam proyek Kutei North Hub, tetapi juga memiliki peluang bekerja pada proyek-proyek migas nasional lainnya yang akan dikembangkan dalam beberapa tahun mendatang.
Secara teknis, FPSO Bahtera Haluan Lestari dirancang untuk beroperasi di wilayah laut dalam atau ultra deepwater di Selat Makassar.
Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal keempat 2028 dengan kapasitas produksi gas mencapai sekitar 1.000 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD) serta produksi kondensat sekitar 80 ribu barel per hari (BCPD). Infrastruktur ini menjadi salah satu bagian penting dalam upaya meningkatkan produksi migas nasional guna mendukung ketahanan energi Indonesia.
Dalam forum yang sama, Bupati Karimun juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan konsorsium pelaksana agar komitmen terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal terus dijaga pada proyek-proyek strategis berikutnya.
Menurutnya, Karimun memiliki pengalaman panjang sebagai kawasan industri maritim sehingga layak menjadi salah satu pusat pengembangan sumber daya manusia sektor migas dan perkapalan.
Dimulainya tahapan fabrikasi proyek Kutei North Hub tidak hanya menjadi tonggak penting bagi industri energi nasional, tetapi juga membuka harapan baru bagi perekonomian Karimun.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peluang investasi tersebut benar-benar bertransformasi menjadi lapangan kerja, peningkatan kompetensi, dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. [Sajirun, S]
