Gayo Lues — Pemerintah Kabupaten Kabupaten Gayo Lues kembali melakukan langkah strategis dalam penataan birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 50 pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV), Kamis (12/2/2026).
Rotasi dan promosi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Gayo Lues Nomor 800.1.3.1/0256/2026 tertanggal 12 Februari 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari konsolidasi internal pemerintahan daerah guna memperkuat tata kelola, meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah, serta mendorong percepatan capaian program pembangunan di Negeri Seribu Bukit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pergeseran jabatan tidak hanya menyentuh posisi strategis di tingkat sekretariat daerah dan dinas-dinas teknis, tetapi juga melibatkan sejumlah camat yang memiliki peran sentral dalam pelayanan publik di tingkat kecamatan.
Dalam komposisi baru tersebut, sejumlah pejabat promosi mengisi jabatan camat, di antaranya: Zia Ulhaq Ariko Syamida sebagai Camat Tripe Jaya, Julia Khairunnisa sebagai Camat Kutapanjang, Kamat sebagai Camat Dabun Gelang, Jenal Abidin sebagai Camat Putri Betung, Zulkarnain sebagai Camat Blangjerango, serta Ayatullah sebagai Camat Blangpegayon.
Pergantian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penyegaran kepemimpinan wilayah dalam memperkuat koordinasi pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan stabilitas pelayanan administrasi.
Selain jabatan camat, rotasi juga menyasar posisi sekretaris dinas yang berfungsi sebagai pengendali administrasi dan perencanaan internal perangkat daerah.
Beberapa nama yang mendapat amanah baru antara lain: Abdul Rahman sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dra. Juraida sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Darmansyah Putra sebagai Sekretaris Dinas Pangan dan Perikanan, Hidayatullah sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Suhadir sebagai Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Sri Dewi Wahyuni sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ramadan sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Mawardi Husni sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Amsyarullah sebagai Sekretaris Dinas Syariat Islam, serta Muhammad Isnan Amin sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata.
Perubahan struktur juga terjadi pada jabatan kepala bidang di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pertanian, perhubungan, sosial, kebencanaan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
Penataan ini dinilai penting untuk memastikan kesinambungan program prioritas daerah, terutama dalam perencanaan pembangunan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, optimalisasi layanan investasi, serta penguatan sistem penanggulangan bencana daerah.
Beberapa pergeseran menonjol terlihat pada sektor perencanaan dan kebencanaan, di mana terjadi pertukaran posisi antara pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Demikian pula pada sektor perhubungan dan pariwisata yang mendapat penyesuaian struktur guna mendukung konektivitas wilayah dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Di lingkungan Sekretariat Daerah, penguatan fungsi perencanaan dan keuangan dilakukan melalui penempatan Nurlaila sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Sementara di Sekretariat DPRK, Sofian Isma dipercaya mengemban jabatan Kepala Bagian Umum. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari konsolidasi manajemen internal untuk memastikan stabilitas administrasi pemerintahan berjalan efektif dan akuntabel.
Rotasi jabatan dalam birokrasi merupakan mekanisme yang lazim dalam sistem manajemen aparatur sipil negara, dengan tujuan penyegaran organisasi, pengembangan kompetensi, serta penempatan pejabat sesuai kebutuhan dan tantangan kinerja.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa mutasi ini bukan sekadar pergeseran posisi, melainkan bagian dari strategi pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme aparatur.
Dengan komposisi baru tersebut, diharapkan setiap pejabat mampu segera beradaptasi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menjaga integritas dan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Di tengah tuntutan efisiensi dan percepatan pembangunan, stabilitas birokrasi yang solid menjadi fondasi penting bagi keberhasilan roda pemerintahan di Kabupaten Gayo Lues. []
