Sumbawa Besar|NTB, – Panglima Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S), Muhammad Taufan, menanggapi keras pernyataan Semaras Sia yang beredar di media sosial. Dalam unggahannya, Semaras menyebut bahwa tidak akan ada penutupan Pelabuhan Poto Tano dalam aksi yang direncanakan pada 15 Mei 2025. Pernyataan tersebut dinilai menyesatkan dan dapat mengganggu semangat perjuangan kolektif masyarakat Pulau Sumbawa.
“Postingan Semaras Sia jelas menciptakan kebingungan dan kegaduhan. Kami tegaskan bahwa aksi blokade Pelabuhan Poto Tano adalah bagian dari strategi tekanan damai terhadap pemerintah yang selama ini abai terhadap aspirasi masyarakat Sumbawa,” tegas Taufan dalam keterangan persnya, Senin (13/5/2025).
Menurutnya, informasi sepihak dan tanpa dasar seperti yang disampaikan Semaras Sia berpotensi merusak solidaritas yang telah dibangun antara KP4S dengan berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam aksi damai tersebut. Aksi yang akan digelar pada 15 Mei mendatang merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap lambannya respon pemerintah pusat dalam merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Taufan juga memastikan bahwa KP4S telah mengkoordinasikan aksi ini secara menyeluruh, dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi sipil. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut akan berjalan tertib dan terarah, tanpa kekerasan, namun tetap kuat dalam menyuarakan tuntutan rakyat.
“Kami tidak menginginkan konflik. Tapi suara kami harus didengar. Jangan sampai ada pihak yang justru menjadi penghambat perjuangan hanya demi kepentingan pribadi atau kelompok,” tambahnya.
KP4S, kata Taufan, tetap konsisten mengawal proses perjuangan ini dengan pendekatan damai dan konstitusional. Pihaknya juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak selaras dengan semangat perjuangan bersama.
“Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa bukan sekadar ambisi politik, tapi langkah strategis untuk menghadirkan keadilan dan pemerataan pembangunan bagi wilayah timur NTB yang selama ini terpinggirkan,” tutupnya.
Aksi pada 15 Mei 2025 disebut akan menjadi momentum penting untuk menunjukkan kekuatan aspirasi masyarakat Pulau Sumbawa kepada pemerintah pusat. KP4S pun menyerukan kepada seluruh warga untuk ikut berpartisipasi secara damai demi masa depan daerah yang lebih baik. (Fa)
