Laporan: Sajirun.S Biro Karimun.
karimun/ Kepri – Menurut keterangan Agus Arfiansyah kepala bidang aset badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD ) kabupaten karimun , Rabu , 06/03/2024, setelah di lakukanya penelusuran serta pelacakan keberadaan mobil dinas BP 8095 K , berada kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang ( PUPR ) kabupaten karimun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun sayangnya berapa kali kita melakukan pemantauan di sekitar gedung A komplek perkantoran bupati karimun, persisnya di seputaran kantor dinas PUPR kabupaten karimun tidak pernah terlihat mobil dinas Pick up , toyota Hilux warna hitam dengan nomor polisi BP 8095 K.
Menurut info yang kita dapat bahwasanya mobil tersebut telah di ganti plat hitam, dan sering mondar mandir di seputaran karimun.
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keberadaan mobil tersebut kita mencoba konfirmasi ke kantor PUPR kabupaten karimun, namun kepala dinasnya tidak ada di tempat, sedangkan no HP kadisnya tidak dapat terhubungi, selama 2 tahun Cahyo prayitno menjadi kepala dinas PUPR no hpnya tidak pernah dapat di hubungi, bahkan sudah pernah kita konfirmasi kepada bupati karimun, perihal hal no kadis PUPR tidak pernah bisa di hubungi , namun sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya.
Secara terpisah ketika kita meminta tanggapan Arman Suandi purba SH dari lembaga jaringan aspirasi rakyat ( JARAK ), menyampaikan ke awak media ini, sebaiknya pemakaian mobil dinas itu sesuai peruntukanya, karena mobil itu merupakan barang inventaris negara yang di gunakan untuk kepentingan kantor.
Arman menambahkan apabila pemakaian mobil dinas di salah gunakan peruntukannya jelas telah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Ini diduga adanya pejabat di dinas PUPR karimun yang ikut terlibat, saya berharap bupati Karimun Aunur Rariq untuk membina bawahannya.
Karena membeli kendaraan itu berasal dari pajak rakyat, serta manfaatnya harus dirasakan masyarakat Karimun .
Kami berharap kepada bupati Karimun untuk lebih tegas lagi atau bila perlu mencopot jabatan pegawainya yang menyalahgunakan aset pemda karimun tegas Arman. []
