Mataram|NTB,– Di kutip dari laman media Tribun Lombok.com. Masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah diramaikan oleh beredarnya informasi menyesatkan di media sosial, terutama di platform Facebook dan grup-grup WhatsApp. Informasi tersebut menyebutkan akan digelarnya razia besar-besaran terhadap kendaraan bermotor yang belum membayar pajak, disertai ancaman penahanan kendaraan dan kewajiban membayar parkir hingga Rp400 ribu per hari. Tidak hanya itu, dalam pesan yang beredar, juga disertakan jadwal dan titik-titik lokasi razia, seolah-olah merupakan bagian dari operasi gabungan nasional.
Menanggapi keresahan publik tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB, Hj Eva Dewiyani, angkat bicara dan menegaskan bahwa seluruh informasi yang beredar itu adalah tidak benar alias hoaks.
“Hoaks, Pak. Tidak ada pengumuman resmi dari Bappenda NTB. Informasi itu menyesatkan dan sudah berkembang ke mana-mana tanpa dasar yang jelas,” tegas Eva saat dikonfirmasi media ini, Selasa (15/4/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eva menjelaskan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan pengumuman yang menyangkut razia dengan ancaman denda tinggi sebagaimana yang beredar di masyarakat. Ia memastikan, setiap kebijakan resmi dari Bappenda NTB selalu disampaikan melalui kanal informasi resmi, lengkap dengan logo instansi.
“Kalau memang ada pemberitahuan resmi, pasti disertai logo dan saluran resmi Bappenda. Kami imbau masyarakat agar tidak langsung percaya begitu saja dengan informasi yang tidak jelas sumbernya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eva menuturkan bahwa kegiatan operasi gabungan (opgab) bukanlah hal baru. Kegiatan tersebut sudah rutin dilaksanakan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan instansi terkait lainnya. Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 32 Tahun 2024, justru beberapa mekanisme sudah mengalami perubahan signifikan.
“Dalam Pergub 32 Tahun 2024 ditegaskan bahwa tidak ada lagi praktik uang jaminan seperti sebelumnya. Penahanan sementara hanya dilakukan terhadap STNK atau kendaraan, itu pun tergantung kondisi di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika seluruh kendaraan yang menunggak pajak lebih dari dua tahun ditahan, maka kantor Samsat tidak akan mampu menampung jumlahnya.
“Kami tetap mengedepankan pendekatan yang bijak. Tidak serta merta menahan semua kendaraan, karena masyarakat juga ingin merasa aman dan nyaman dalam berkendara,” imbuh Eva.
Menyikapi munculnya angka parkir Rp400 ribu per hari dalam narasi hoaks yang beredar, Eva menyebut hal itu sangat tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum apa pun.
“Angka itu sangat mengada-ada. Tidak ada aturan yang menetapkan denda atau biaya parkir seperti itu,” katanya.
Untuk itu, Bappenda NTB mengimbau masyarakat agar lebih cermat dan selektif dalam menerima maupun menyebarkan informasi. Eva juga mengajak masyarakat untuk membaca regulasi secara utuh, guna menghindari kesalahpahaman.
“Silakan dibaca Pergub 32 Tahun 2024 secara menyeluruh, agar tidak timbul bias dan tafsir keliru yang justru merugikan diri sendiri,” tutupnya. (Red)
