ACEH TENGGARA – Kursi Bupati Aceh Tenggara, Muhammad Salim Fakhry, memanas setelah audiensi dengan Forum Membangun Desa (Formades) Aceh Tenggara pada Rabu (16/7/2025).
Pertemuan yang seharusnya jadi ajang silaturahmi ini justru diwarnai desakan keras Formades untuk menindaklanjuti segudang masalah yang membelit masyarakat, dari isu air bersih hingga dugaan penyimpangan dana desa yang melibatkan mantan kepala desa.
Di dampingi jajaran elit Pemkab—Inspektur Inspektorat Kariman, Staf Ahli Hatarudin, dan Kepala Kesbangpol Linmas Muhammad A. Yani—Bupati Salim Fakhry harus berhadapan langsung dengan rentetan keluhan DPC-FORMADES.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beberapa isu krusial yang dibahas mencakup janji Visi dan Misi Bupati, krisis air bersih, bantuan pertanian yang seret, hingga pencopotan dua camat yang mengundang tanda tanya.
Namun, sorotan paling tajam diarahkan pada audit khusus penggunaan dana desa yang melibatkan para pengulu atau penjabat kepala desa yang sudah purnatugas di tahun 2023 dan 2024.
Bupati Salim Fakhry, dengan nada meredam, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti semua masukan. “Untuk permasalahan yang telah disampaikan, tentu saja akan segera kami tindak lanjuti.
Jadi, mohon segera laporkan dan berikan bukti yang akurat apabila ada yang menyimpang dari koridor, agar tidak timbul fitnah. Hari ini juga, ada salah satu camat yang saya copot,” ungkapnya, mengisyaratkan adanya langkah cepat terkait rotasi pejabat.
Terkait desakan audit dana desa, Bupati Fakhry berkomitmen.
“Kami punya komitmen untuk mewujudkan Aceh Tenggara yang adil dan makmur. Semua masukan, terutama yang bersifat prioritas, akan kami tindak lanjuti,”tambahnya, menegaskan telah menyiapkan surat penegasan kepada Inspektorat untuk memulai audit tersebut.
Namun, Ketua Formades Aceh Tenggara, Muhammad Masir, ST, tak mau sekadar janji.
Ia secara terang-terangan mendesak percepatan pencopotan Camat Darul Hasanah dan Camat Leuser, menuntut tindakan ini menjadi “contoh bagi yang lain dalam mengemban amanah rakyat.”
Lebih jauh, Masir memberikan ultimatum keras terkait audit dana desa. “Inspektorat harus bertindak dengan serius.
Tim Formades akan terus mengawasi dan jika ada ketidaksesuaian dengan hasil investigasi kami, kami akan melaporkannya langsung ke Bupati dan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke kantor Bupati Aceh Tenggara!” tegas Masir, menunjukkan bahwa Formades tidak akan ragu menekan jika komitmen tidak sejalan dengan realisasi.
Audiensi ini menjadi pengingat bahwa tekanan publik, terutama dari organisasi masyarakat sipil seperti Formades, adalah kunci pengawasan kinerja pemerintah daerah. Kini, bola ada di tangan Bupati dan jajarannya.
Akankah janji-janji manis ini berbuah aksi nyata dan transparansi, ataukah akan memicu gelombang protes yang lebih besar dari masyarakat Aceh Tenggara? Waktu akan membuktikan. [Tim]
