Tanggerang |Oposisi News 86 — Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap banyak organisasi sosial dan lembaga penyalur aspirasi yang dinilai terlalu dekat dengan kekuasaan, hasil survei terbaru dari Tangerang Bureau Research & Consulting (TBRC) justru menghadirkan fenomena berbeda.
LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR) disebut sebagai organisasi masyarakat sipil paling berpengaruh dan paling dipercaya masyarakat di wilayah Tangerang Raya dan Banten dengan tingkat popularitas mencapai 78,6 persen serta kepercayaan publik sebesar 76,2 persen.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik capaian itu, muncul satu fakta yang menjadi perhatian publik sekaligus pembeda utama dibanding banyak organisasi lainnya, yakni sikap tegas menolak seluruh bentuk pendanaan dari APBD maupun bantuan lembaga asing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di saat sebagian organisasi kerap dipertanyakan independensinya karena memiliki kedekatan dengan kekuatan politik, proyek pemerintah, maupun sponsor tertentu, LSM Komando justru membangun citra sebagai kelompok yang berdiri dengan kekuatan internal dan partisipasi anggota.
Ketua Umum LSM Komando, M.O. Rodhi, SH, secara terbuka menyatakan organisasinya tidak ingin terjebak dalam hubungan yang berpotensi memengaruhi kebebasan bersuara. Pernyataan itu disampaikan di Posko Komando Tangerang, Rabu (28/5/2026), saat menanggapi hasil survei yang menempatkan organisasinya di posisi tertinggi dalam kategori kepercayaan publik.
Menurut Rodhi, organisasi yang membawa nama rakyat tidak boleh kehilangan kemerdekaan moral hanya karena bergantung pada aliran dana tertentu. Ia menilai banyak lembaga kehilangan keberanian mengkritik karena terikat
kepentingan anggaran dan relasi politik. Karena itu, LSM Komando memilih jalan yang lebih berat dengan membiayai seluruh kegiatan secara mandiri.
“Kalau suara rakyat dibayar, maka keberanian akan hilang. Kami tidak ingin organisasi ini berubah menjadi alat kepentingan siapa pun. Sekali bergantung pada dana kekuasaan atau bantuan luar, maka independensi selesai,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi titik yang paling banyak mendapat respons dari masyarakat. Di tengah situasi ketika publik semakin kritis terhadap transparansi lembaga sosial, sikap menolak pendanaan eksternal justru dianggap sebagai bentuk keberanian yang langka.
Tidak sedikit warga menilai independensi finansial menjadi faktor utama mengapa organisasi tersebut mendapat tingkat kepercayaan tinggi.
Fenomena ini sekaligus menjadi kritik tidak langsung terhadap sebagian organisasi masyarakat yang selama ini aktif berbicara atas nama rakyat, namun di saat bersamaan memiliki ketergantungan terhadap sumber pendanaan yang dapat memengaruhi arah gerakan dan sikap politik mereka.
Dalam banyak kasus, kedekatan dengan kekuasaan sering memunculkan pertanyaan publik mengenai objektivitas perjuangan yang dibawa.
Kondisi itu membuat kehadiran organisasi yang mengklaim berdiri tanpa dukungan APBD maupun bantuan asing menjadi perhatian tersendiri. Apalagi di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap lembaga yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar tampil saat momentum tertentu atau ketika ada kepentingan politik yang sedang dimainkan.
Meski demikian, pengamat sosial menilai tingginya tingkat kepercayaan publik bukan berarti sebuah organisasi boleh berhenti pada pencitraan moral semata. Kepercayaan masyarakat harus dibuktikan lewat kerja nyata, transparansi internal, keberanian mengawasi kebijakan, serta konsistensi memperjuangkan kepentingan warga tanpa tebang pilih.
Sebab publik kini tidak hanya melihat slogan independensi, tetapi juga mengawasi sejauh mana organisasi mampu menjaga integritas ketika berhadapan dengan tekanan kekuasaan maupun kepentingan ekonomi.
LSM Komando sendiri menyatakan akan terus memperkuat fungsi pengawasan sosial, penyaluran aspirasi masyarakat, serta kegiatan pengabdian publik di berbagai sektor.
Organisasi ini menegaskan tidak ingin sekadar menjadi simbol perlawanan, melainkan hadir sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah dengan tetap menjaga posisi kritis demi kepentingan masyarakat luas.
Hasil survei tersebut menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai memberi perhatian lebih kepada organisasi yang dianggap berani menjaga jarak dari kepentingan politik praktis dan ketergantungan anggaran.
Di tengah krisis kepercayaan terhadap banyak lembaga, publik tampaknya mulai mencari kelompok yang dinilai lebih jujur, lebih terbuka, dan tidak mudah dikendalikan.
Di sisi lain, tantangan terbesar justru dimulai setelah tingkat kepercayaan itu diberikan.
Semakin tinggi harapan masyarakat, semakin besar pula tuntutan agar organisasi tetap konsisten, tidak tergelincir pada praktik yang selama ini mereka kritik, dan tidak berubah ketika pengaruh serta popularitas mulai datang.
Publik akan terus mengawasi apakah independensi yang diklaim benar-benar dijaga atau hanya menjadi slogan yang perlahan hilang ketika kepentingan mulai bermain.
Bagi masyarakat Tangerang dan Banten, hasil survei ini bukan sekadar soal angka popularitas organisasi. Lebih dari itu, fenomena tersebut menunjukkan bahwa publik masih menaruh harapan terhadap hadirnya kekuatan masyarakat sipil yang benar-benar berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok, kekuasaan, ataupun sponsor tertentu. []
