Aceh Utara|Oposisi News 86 – Di saat pembangunan infrastruktur terus digaungkan, masyarakat Kecamatan Geureudong Pase justru masih bergelut dengan jalan utama yang rusak parah. Ruas sepanjang sekitar 17 kilometer yang menjadi penghubung ke ibu kota Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe itu telah bertahun-tahun luput dari perhatian.
Terakhir diaspal pada 2011, kondisi jalan kini nyaris tidak lagi mencerminkan fungsi sebagai jalur transportasi utama. Aspal mengelupas, lubang menganga di banyak titik, sementara sebagian badan jalan berubah menjadi hamparan tanah dan bebatuan.
Pantauan media pada Sabtu (4/7/2026) menunjukkan kendaraan hanya dapat melaju perlahan. Saat cuaca cerah, debu pekat beterbangan hingga mengganggu jarak pandang. Ketika hujan turun, ruas tersebut berubah menjadi kubangan lumpur yang licin dan membahayakan. Pengendara sepeda motor menjadi kelompok yang paling rentan, bahkan tidak sedikit yang terjatuh akibat kerusakan jalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ironisnya, ruas itu merupakan satu-satunya akses masyarakat Geureudong Pase untuk mengangkut hasil pertanian, memperoleh layanan kesehatan, menempuh pendidikan, hingga menjalankan aktivitas perdagangan. Buruknya infrastruktur membuat biaya transportasi meningkat dan memperlambat perputaran ekonomi warga.
Ketua Forum Geuchik Kecamatan Geureudong Pase, Muksin, mengatakan masyarakat telah menunggu hampir satu dekade tanpa kepastian.
“Jalan ini sudah rusak hampir sepuluh tahun. Sampai sekarang belum ada langkah nyata dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Padahal inilah urat nadi kehidupan masyarakat Geureudong Pase,” katanya.
Menurut Muksin, usulan perbaikan selalu disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), namun hingga kini belum pernah diwujudkan
.
“Kami melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Karena itu kami juga berhak memperoleh pelayanan dasar berupa infrastruktur yang layak. Yang kami rasakan justru sebaliknya, seolah-olah Geureudong Pase berada di luar peta prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus menanggung risiko kecelakaan dan kerugian ekonomi akibat jalan yang terus memburuk.
Keluhan senada disampaikan seorang tokoh masyarakat setempat. Menurutnya, kerusakan jalan telah menjadi beban berkepanjangan bagi para petani.
“Harga angkut hasil pertanian semakin tinggi karena kendaraan sulit melintas. Pendapatan petani ikut tergerus. Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan, hanya akses jalan yang layak agar masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan lebih baik,” tuturnya.
Hampir 15 tahun setelah pengaspalan terakhir, jalan utama Geureudong Pase masih menyisakan ironi. Di tengah semangat pemerataan pembangunan, ribuan warga di kawasan pedalaman Aceh Utara masih harus menghadapi debu saat kemarau, lumpur saat hujan, serta ancaman kecelakaan setiap kali melintasi satu-satunya akses menuju pusat aktivitas.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara maupun instansi berwenang mengenai jadwal atau rencana perbaikan ruas jalan Geureudong Pase. (SR)
