SUMBAWA, OposisiNews86.com, (Rabu 1 April 2026),– Pelayanan Polsek Sumbawa kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, kekecewaan keras datang dari Ketua RT Perumahan BTN Green Hill, Desa Boak, Kecamatan Unter Iwes, yang menilai aparat kepolisian setempat lamban, tidak sigap, dan terkesan abai dalam merespons laporan warga yang didatangi orang tak dikenal pada Rabu dini hari (1/4/2026).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 00.48 WITA, saat Vicktor, salah satu warga BTN Green Hill, didatangi dua pria yang diduga keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Bukit Tinggi, Kelurahan Pekat, pada 15–16 Februari 2026 lalu.
Kedatangan dua orang tersebut bukan tanpa maksud. Mereka diduga datang untuk mengintimidasi dan menekan agar laporan yang sedang didampingi Vicktor segera dicabut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Iya, tadi sekitar jam 00.48 WITA ada dua orang datang ke rumah. Kami duga mereka keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Bukit Tinggi, Kelurahan Pekat, tanggal 15–16 Februari 2026 lalu. Mereka datang dan mengatakan ke saya dan istri saya, ‘Saya minta sama Mas Vicktor segera cabut laporan Mas Borek di Polsek yang Mas Vicktor dampingi, jangan ikut campur,’” ungkap Vicktor kepada media ini, Rabu dini hari.
Vicktor mengaku tidak habis pikir dengan tekanan yang diarahkan kepadanya. Menurutnya, dirinya turun tangan karena persoalan tersebut menyangkut keselamatan keluarganya sendiri.
“Lah bagaimana saya tidak ikut campur? Borek itu ipar saya. Rumah ipar saya dirusaki sama mereka. Lantas salah Borek di mana? Kami sudah laporkan kejadian pengerusakan rumah Borek ke Polsek pada tanggal 28 Februari, tapi sampai sekarang pelaku masih bebas berkeliaran dan bahkan masih berani melakukan pengancaman,” tegasnya.
Kekecewaan paling keras datang dari Adrisal, selaku Ketua RT Perumahan BTN Green Hill, yang mengaku sangat keberatan atas cara penanganan aparat dalam situasi yang menurutnya sangat mendesak dan berpotensi memicu konflik serius.
Adrisal menjelaskan, saat menerima informasi dari warganya, ia langsung berupaya menjalankan tanggung jawab sebagai ketua lingkungan. Namun, respons yang diterimanya dari aparat justru membuatnya semakin geram.
“Jadi tadi ada dua orang yang saya tidak kenal masuk ke wilayah saya di kompleks BTN ini. Mereka datang dengan sangar tanpa izin ke saya. Kebetulan tadi pas saya masuk ke rumah, saya ditelpon oleh Pak Vicktor dan istrinya kalau ada dua orang datang ke rumahnya. Saya langsung bergegas keluar rumah, tapi sesampainya di rumah Pak Vicktor mereka sudah pergi,” ujar Adrisal.
Tak tinggal diam, Adrisal mengaku langsung menghubungi Bhabinkamtibmas, namun respons yang ia rasakan dinilai sangat lamban.
“Nah setelah itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Bhabinkamtibmas, cuma Bhabinkamtibmas-nya slow respon. Sehingga saya langsung telepon Pak Kapolsek Sumbawa,” bebernya.
Namun yang membuatnya paling kecewa, kata Adrisal, adalah jawaban yang ia terima dari Kapolsek. Di tengah situasi yang menurutnya darurat, ia justru diminta lebih dulu membuat laporan resmi sebelum tindakan bisa diambil.
“Katanya saya sebagai Ketua RT harus masukkan laporan dulu ke Polsek baru ambil tindakan, itu pun setelah koordinasi dengan Polres. Nah ini kan sifatnya urgent! Bagaimana kalau seandainya tadi terjadi pertumpahan darah? Masa kita melaporkan kejadian seperti itu tidak direspons hanya karena lewat handphone? Harus masukkan pengaduan dulu baru bertindak?” tegasnya.
Bahkan, ia secara terang-terangan mempertanyakan pola pelayanan yang menurutnya sangat berbahaya jika dibiarkan.
“Mau tunggu ada yang mati dulu baru bergerak? Andaikan tadi terjadi pertumpahan darah, siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini?” sentil Adrisal dengan nada tinggi.
Tak hanya itu, Adrisal juga mengungkapkan rasa curiga dan kekecewaannya secara blak-blakan terhadap respons aparat.
“Jujur saya keberatan sekali atas respons Kapolsek Sumbawa. Terlalu lamban menyikapi persoalan urgent masyarakat. Atau tunggu kasih uang dulu baru bergerak?!” cetusnya.
Merasa tidak puas dengan pelayanan dan penanganan yang diterima, Ketua RT BTN Green Hill mengaku siap melaporkan kinerja Polsek Sumbawa ke Polres Sumbawa.
Langkah ini, menurutnya, bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga sebagai peringatan keras agar aparat di tingkat Polsek tidak bermain-main dalam menangani persoalan keamanan warga, terlebih saat situasi terjadi pada dini hari dan berpotensi memicu bentrok.
Adrisal menegaskan, keamanan warga di lingkungan BTN Green Hill bukan persoalan kecil yang bisa ditunda-tunda.
Sementara itu, saat dikonfirmasi melalui panggilan WhatsApp pada rabu (1/4) dini hari, Kapolsek Sumbawa, Iptu Rohmad Rondhi, memberikan penjelasan terkait lambannya respons atas laporan pengaduan yang disampaikan Ketua RT BTN Green Hill.
Dalam keterangannya, Kapolsek menyebut keterbatasan personel penyidik menjadi salah satu kendala dalam penanganan perkara di tingkat Polsek.
“Penyidik di Polsek itu cuma satu, yaitu Kanit Reskrim. Itu pun kami kerja sampai selesai, kita mintai keterangan baru kita koordinasi ke Polres. Begitu cara kerja kami di Polsek Sumbawa, Pak. Jadi mohon dipahami, bukan berarti kami tidak bekerja,” ujar Iptu Rohmad Rondhi.
Ia juga menegaskan bahwa banyaknya perkara yang harus ditangani membuat proses tidak bisa selalu dilakukan secara instan.
“Tiap hari kita kerja, bukan satu kasus yang kita urus, banyak kasus. Kalau mau lebih cepat lagi, silakan buat laporan ke Polres, Pak. Jadi tolong dipahami kami. Kalau mau lebih cepat, silakan ke Polres masukkan laporan,” ucap Kapolsek kepada Ketua RT BTN Green Hill pada pukul 01.16 WITA.
Peristiwa ini menambah daftar pertanyaan publik tentang sejauh mana kesiapsiagaan aparat dalam merespons ancaman keamanan warga, khususnya pada jam-jam rawan.
Bagi warga BTN Green Hill, persoalan ini bukan lagi sekadar administrasi laporan, tetapi sudah menyangkut rasa aman, perlindungan hukum, dan keselamatan jiwa.
Di saat warga merasa terancam dan memilih menghubungi aparat demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, respons yang lamban justru dinilai dapat memperkeruh keadaan.
Kini, masyarakat menunggu apakah Polres Sumbawa akan turun tangan mengevaluasi kinerja jajarannya di tingkat Polsek, atau justru membiarkan kekecewaan warga ini terus membesar menjadi krisis kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. (FR)
