Aceh Utara Harus Bangkit dari Akar Adat dan Syariat
Aceh Utara|Oposisi News 86 — Peringatan Milad Samudra Pasai ke-800 bukan sekadar penanda perjalanan panjang sebuah sejarah. Momentum ini seharusnya menjadi ruang untuk melihat kembali sejauh mana masyarakat dan pemerintah daerah mampu merawat identitas, adat, budaya serta nilai-nilai syariat Islam yang selama berabad-abad menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Aceh.
Pesan “Menjaga Adat, Memperkuat Syariat Menuju Aceh Utara Bangkit” menjadi relevan ketika peringatan 800 tahun Samudra Pasai ditempatkan bukan hanya sebagai agenda seremonial, melainkan sebagai kesempatan untuk menjawab persoalan nyata masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anggota DPRK Aceh Utara, H. Anwar Risyen, turut menyampaikan semangat agar Milad Samudra Pasai ke-800 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan identitas daerah. Pesan tersebut menempatkan sejarah bukan sebagai cerita masa lalu semata, tetapi sebagai modal moral dan kebudayaan untuk menghadapi masa depan.
Samudra Pasai mempunyai tempat penting dalam sejarah Aceh dan kawasan Nusantara. Kerajaan yang berkembang di wilayah Aceh Utara itu dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan dan perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Jejak sejarah tersebut menjadi bagian dari identitas yang melekat pada Aceh Utara hingga hari ini.
Karena itu, peringatan 800 tahun semestinya tidak berhenti pada panggung, spanduk, seremoni, pidato dan rangkaian kegiatan yang selesai ketika acara ditutup. Ukuran keberhasilan sebuah peringatan sejarah justru terlihat setelah perayaan berakhir:
Apakah masyarakat semakin mengenal sejarahnya, apakah generasi muda semakin dekat dengan kebudayaannya, apakah situs-situs sejarah semakin terawat, dan apakah nilai yang diwariskan para pendahulu benar-benar diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari.
Di titik inilah peringatan Milad Samudra Pasai perlu dibaca secara lebih kritis.
Jika sejarah hanya ramai ketika perayaan berlangsung, tetapi kembali sunyi setelah panggung dibongkar, maka ada persoalan yang perlu dijawab. Sejarah tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai dekorasi tahunan. Ia harus menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Aceh Utara memiliki kekayaan sejarah dan kebudayaan yang tidak dimiliki semua daerah. Kekayaan tersebut seharusnya mampu menjadi kekuatan sosial, pendidikan, kebudayaan bahkan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara serius, berkelanjutan dan melibatkan masyarakat setempat.
Namun, warisan sejarah tidak akan bertahan hanya dengan mengandalkan slogan.
Dibutuhkan kebijakan yang nyata, pendataan yang jelas, pemeliharaan situs, pendidikan sejarah bagi generasi muda, dokumentasi yang baik serta pengembangan kawasan sejarah yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Kritik terhadap pola peringatan yang terlalu berorientasi pada seremoni patut disampaikan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya diajak mengenang kejayaan masa lalu, sementara persoalan hari ini dibiarkan berjalan tanpa penyelesaian yang memadai.
Menjaga adat juga tidak cukup dengan mengenakan pakaian adat atau menggelar pertunjukan budaya. Adat harus hadir dalam kehidupan sosial masyarakat, dihormati dalam tata pergaulan dan diwariskan kepada generasi muda.
Begitu pula dengan syariat. Penguatan syariat tidak cukup berhenti pada jargon. Nilai syariat harus tercermin dalam keadilan, kejujuran, kepedulian sosial, penghormatan terhadap sesama, pelayanan publik yang baik dan keberpihakan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika adat dijaga tetapi keadilan sosial diabaikan, maka pesan menjaga adat kehilangan makna. Jika syariat disebut-sebut tetapi nilai kejujuran dan amanah tidak menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, maka slogan tersebut juga berisiko menjadi sekadar rangkaian kata.
Karena itu, Milad Samudra Pasai ke-800 seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama. Pemerintah daerah, DPRK, tokoh adat, ulama, akademisi, pelaku budaya, generasi muda dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan warisan sejarah tidak berhenti sebagai kebanggaan simbolik.
Pemerintah daerah juga perlu berani mengukur hasil pembangunan bukan hanya dari besarnya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Apakah sejarah memberikan ruang ekonomi baru bagi masyarakat?
Apakah kawasan bersejarah mampu menarik wisatawan? Apakah pelaku UMKM mendapatkan manfaat? Apakah generasi muda memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang sejarah daerahnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar seberapa meriah sebuah peringatan dilaksanakan.
Sebab masyarakat membutuhkan pembangunan yang dapat dirasakan. Mereka membutuhkan pendidikan yang baik, infrastruktur yang layak, pelayanan publik yang mudah, kesempatan ekonomi dan lingkungan sosial yang aman. Sejarah dan kebudayaan harus menjadi bagian dari pembangunan tersebut, bukan berdiri terpisah sebagai acara tahunan.
Dalam konteks yang lebih luas, kebangkitan Aceh Utara tidak mungkin dibangun dengan memutus hubungan dengan akar sejarahnya. Tetapi kebangkitan juga tidak akan terjadi jika sejarah hanya dijadikan alasan untuk bernostalgia.
Justru kejayaan Samudra Pasai harus dibaca sebagai pelajaran tentang keterbukaan, perdagangan, hubungan antarmasyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan keagamaan yang pernah membuat kawasan tersebut memiliki posisi penting dalam sejarah Nusantara.
Generasi sekarang mempunyai tugas yang lebih berat: bukan sekadar mewarisi nama besar Samudra Pasai, tetapi membuktikan bahwa masyarakat Aceh Utara mampu membangun masa depan dengan tetap berpegang pada jati dirinya.
Pesan “Menjaga Adat, Memperkuat Syariat Menuju Aceh Utara Bangkit” karena itu harus diterjemahkan menjadi kerja nyata. Pemerintah tidak cukup hanya mengucapkannya. Para wakil rakyat tidak cukup hanya menyampaikannya. Masyarakat juga tidak cukup hanya mengulanginya.
Semua pihak harus menunjukkan bagaimana pesan tersebut diwujudkan dalam kebijakan dan kehidupan sehari-hari.
Milad Samudra Pasai ke-800 pada akhirnya bukan hanya tentang angka 800 tahun. Ini tentang bagaimana sebuah generasi memperlakukan warisan yang ditinggalkan generasi sebelumnya.
Jika sejarah mampu dijadikan sumber pengetahuan, adat dijadikan kekuatan sosial, syariat dijadikan landasan moral dan pembangunan diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, maka peringatan 800 tahun Samudra Pasai memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar seremoni.
Tetapi jika setelah perayaan usai tidak ada perubahan berarti, tidak ada perhatian berkelanjutan terhadap sejarah, tidak ada penguatan kebudayaan dan tidak ada manfaat nyata bagi masyarakat, maka publik berhak bertanya: untuk siapa sebenarnya sejarah itu dirayakan?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi makna Milad Samudra Pasai. Sebaliknya, justru untuk menjaga agar peringatan bersejarah ini tidak kehilangan substansinya.
Aceh Utara memiliki sejarah besar. Tantangannya sekarang adalah memastikan kebesaran itu tidak hanya tersimpan dalam buku sejarah dan pidato, tetapi hidup dalam kebijakan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi masyarakat dan karakter generasi mudanya.
Menjaga adat berarti menjaga jati diri. Memperkuat syariat berarti memperkuat nilai moral. Dan menuju Aceh Utara bangkit berarti memastikan seluruh warisan tersebut menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat. [Muhadar]
