Karimun, Kepri|Oposisi News 86 – Penanganan perkara dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menjerat seorang pengusaha berinisial Asiong kembali memunculkan pertanyaan publik.
Setelah sebelumnya tersangka sempat diamankan namun kemudian tidak lagi ditahan, kini permohonan penyitaan barang bukti yang diajukan penyidik Satreskrim Polres Karimun kepada Pengadilan Negeri Karimun juga tidak dikabulkan karena dinilai belum memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana.
Penyidikan perkara tersebut hingga kini masih berlangsung. Penyidik menyatakan proses hukum belum dihentikan dan masih terus dilakukan pendalaman untuk melengkapi alat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sedikitnya 12 orang saksi, termasuk saksi ahli, telah dimintai keterangan guna mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Namun, dalam proses penyidikan muncul kendala yang cukup krusial. Permohonan penetapan penyitaan barang bukti yang diajukan penyidik kepada Pengadilan Negeri Karimun tidak memperoleh persetujuan.
Akibatnya, sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), barang-barang yang penyitaannya tidak mendapatkan penetapan pengadilan harus dikembalikan kepada pihak yang menguasainya.
Pengembalian barang tersebut, menurut penyidik, merupakan konsekuensi hukum dan tidak dapat diartikan sebagai penghentian ataupun pengabaian penyidikan.
Konfirmasi kepada Humas Pengadilan Negeri Karimun, Andreas Napitupulu, pada Senin (6/7/2026), memberikan penjelasan mengenai alasan permohonan tersebut tidak dikabulkan.
Ia menegaskan bahwa pengadilan bukan menolak penyitaan barang bukti secara substansi maupun menghambat proses penyidikan, melainkan menilai permohonan yang diajukan belum memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam KUHAP, khususnya mengenai tata cara permohonan penyitaan dan alasan keadaan mendesak.
Menurutnya, alasan mengenai kondisi mendesak dalam permohonan penyitaan belum diuraikan secara rinci dan belum memenuhi persyaratan administratif yang menjadi dasar bagi hakim untuk mengeluarkan penetapan penyitaan. Dengan demikian, pengadilan tidak memiliki dasar hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan tersebut.
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa penolakan permohonan bukan merupakan penilaian terhadap pokok perkara ataupun kesimpulan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana. Pengadilan hanya memeriksa terpenuhi atau tidaknya persyaratan formil permohonan yang diajukan penyidik.
Meski demikian, perkembangan perkara ini memunculkan perhatian masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa perkara yang telah menyita perhatian publik justru menghadapi kendala pada aspek administrasi hukum.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pembuktian apabila barang yang sebelumnya diamankan harus dikembalikan sebelum adanya penetapan penyitaan dari pengadilan.
Sekretaris DPC Lembaga Peduli Anti Korupsi Republik Indonesia (LPAKRI), Edward Simanjuntak, turut menanggapi perkembangan tersebut. Ia menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian lebih luas agar proses penegakan hukum berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Menurut Edward, organisasinya berencana menyampaikan surat kepada Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum untuk meminta perhatian terhadap penanganan perkara tersebut.
Langkah itu, kata dia, bertujuan memperoleh kejelasan mengenai proses hukum yang sedang berjalan sekaligus memastikan seluruh tahapan penyidikan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sendiri menjadi perhatian karena menyangkut komoditas yang disubsidi negara dan diperuntukkan bagi masyarakat.
Setiap dugaan penyimpangan dalam distribusi maupun pemanfaatannya berpotensi menimbulkan kerugian negara serta mengurangi hak masyarakat yang berhak memperoleh subsidi.
Hingga berita ini disusun, penyidik Satreskrim Polres Karimun menyatakan penyidikan tetap berlanjut dengan melengkapi alat bukti yang diperlukan.
Sementara itu, belum ada informasi mengenai apakah permohonan penyitaan akan diajukan kembali setelah persyaratan formil yang dipersyaratkan pengadilan dipenuhi.
Perkembangan proses hukum selanjutnya akan menjadi perhatian publik sebagai bagian dari upaya memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur, transparan, dan menjunjung asas keadilan. [Sajirun, S]
