Batam| Oposisi News 86 – Praktik jurnalistik kembali menghadapi ujian serius. Dugaan penyalahgunaan profesi wartawan dengan menjadikan pemberitaan sebagai alat tekanan terhadap pihak tertentu mencuat di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut perselisihan antara individu dan pengusaha, melainkan menyentuh persoalan mendasar tentang integritas, independensi, serta tanggung jawab moral seseorang yang mengatasnamakan profesi pers.
Seorang yang disebut menjabat sebagai pimpinan redaksi sebuah media, berinisial D. Mahatur Purba, menjadi sorotan setelah beredarnya tangkapan layar percakapan yang diduga memperlihatkan adanya komunikasi bernada tekanan terhadap seorang pengusaha.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam percakapan tersebut, muncul dugaan permintaan sejumlah uang yang kemudian dikaitkan dengan ancaman pemberitaan negatif apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Apabila isi percakapan itu benar dan dapat dibuktikan keasliannya, persoalannya tidak lagi dapat dipandang sebagai konflik komunikasi biasa. Ada pertanyaan serius yang harus dijawab: apakah kegiatan jurnalistik sedang dijalankan untuk mengungkap kepentingan publik, atau justru digunakan sebagai alat untuk menekan seseorang demi kepentingan pribadi?.
Perlu ditegaskan, tangkapan layar percakapan yang beredar belum dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana. Keaslian komunikasi, konteks pembicaraan, identitas pihak yang terlibat, serta dugaan adanya permintaan uang harus diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang. Namun, apabila dugaan tersebut memiliki dasar bukti yang kuat, persoalan ini patut mendapatkan perhatian serius.
Dalam dunia jurnalistik, berita bukan alat untuk menghukum seseorang yang tidak memenuhi permintaan pribadi. Pemberitaan harus lahir dari fakta, hasil penelusuran, konfirmasi, dan kepentingan masyarakat. Menggunakan ancaman publikasi sebagai sarana menekan pihak tertentu, apabila terbukti, merupakan penyimpangan serius dari prinsip kerja jurnalistik.
Lebih jauh, jabatan pimpinan redaksi bukanlah kekuasaan tanpa batas. Posisi tersebut justru membawa tanggung jawab lebih besar untuk memastikan setiap produk jurnalistik memenuhi standar profesional. Seorang pimpinan redaksi semestinya menjadi penjaga kualitas pemberitaan, bukan sosok yang menjadikan nama media sebagai alat untuk memperoleh keuntungan melalui tekanan.
Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kepulauan Riau turut memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng untuk kepentingan pribadi, apalagi apabila terdapat dugaan penggunaan ancaman pemberitaan untuk meminta keuntungan tertentu.
Menurutnya, kepemilikan kartu identitas wartawan, jabatan redaksional, maupun keberadaan sebuah perusahaan media tidak otomatis menjadikan setiap tindakan seseorang sebagai kegiatan jurnalistik yang dapat dibenarkan. Wartawan harus bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, menjaga independensi, serta memberikan ruang kepada pihak yang diberitakan untuk menyampaikan penjelasan.
Hal yang patut dipertanyakan adalah apabila seseorang yang merasa keberatan terhadap suatu persoalan justru dihadapkan pada ancaman pemberitaan negatif setelah tidak memenuhi permintaan tertentu.
Jika pola semacam ini benar terjadi, masyarakat berhak mempertanyakan apakah pemberitaan tersebut dibuat berdasarkan kepentingan publik atau dipengaruhi kepentingan pribadi.
Persoalan ini juga memperlihatkan pentingnya membedakan antara kritik jurnalistik dan intimidasi. Kritik boleh keras, bahkan sangat tajam, sepanjang memiliki dasar fakta dan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab.
Namun, menjadikan berita sebagai ancaman untuk mendapatkan uang bukanlah bentuk keberanian jurnalistik. Apabila terbukti, tindakan demikian justru merusak kepercayaan masyarakat terhadap profesi wartawan.
Secara regulasi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memberikan landasan yang jelas. Pasal 6 menegaskan fungsi pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai demokrasi, mendorong supremasi hukum, serta melakukan pengawasan dan kritik terhadap kepentingan umum.
Sementara itu, Pasal 7 ayat (2) mewajibkan wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 mengatur bahwa wartawan harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 3 mengharuskan wartawan menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik juga secara tegas melarang wartawan menyalahgunakan profesi dan menerima suap. Ketentuan ini menjadi pengingat bahwa profesi jurnalistik tidak boleh diperdagangkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan integritas pemberitaan.
Apabila ditemukan dugaan permintaan uang yang disertai ancaman tertentu, persoalannya juga perlu dinilai berdasarkan unsur-unsur hukum pidana yang relevan. Penilaian tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum, bukan kesimpulan sepihak melalui pemberitaan. Penegakan hukum harus didasarkan pada alat bukti, pemeriksaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Dewan Pers memiliki peran penting dalam menangani persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan jurnalistik dan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh mekanisme pengaduan, hak jawab, dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Aparat penegak hukum di Batam juga perlu mencermati persoalan ini secara profesional apabila terdapat laporan dan bukti yang memenuhi persyaratan hukum. Pemeriksaan hendaknya tidak berhenti pada siapa yang menulis berita, tetapi juga menelusuri konteks komunikasi, dugaan permintaan uang, hubungan antara permintaan tersebut dengan ancaman pemberitaan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Dampak persoalan ini jauh lebih luas daripada hubungan antara seorang pengusaha dan seseorang yang mengaku pimpinan redaksi. Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan terhadap media apabila berita dipersepsikan sebagai alat transaksi dan tekanan.
Pengusaha dapat merasa takut menyampaikan persoalan yang sebenarnya, sementara wartawan profesional yang bekerja dengan integritas ikut terkena dampak buruk akibat tindakan segelintir oknum.
Jangan sampai profesi yang seharusnya menjadi salah satu pilar demokrasi justru berubah menjadi sesuatu yang ditakuti masyarakat. Media harus berani mengungkap penyimpangan, tetapi media juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap informasi yang dipublikasikan.
Kini, yang dibutuhkan bukan saling melempar tuduhan, bukan pula perang pemberitaan. Yang dibutuhkan adalah pembuktian secara terbuka, pemeriksaan yang objektif, serta keberanian semua pihak untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Jika dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan tanpa memandang jabatan, kartu pers, maupun posisi seseorang di perusahaan media. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, pihak yang dituding juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik.
Satu hal yang tidak boleh ditawar: pers bukan alat pemerasan, jabatan pimpinan redaksi bukan kekebalan hukum, dan berita bukan senjata untuk membalas pihak yang menolak memberikan uang.
Kebebasan pers harus dijaga, tetapi penyalahgunaan kebebasan pers tidak boleh dibiarkan. Sebab, ketika kepercayaan publik diperdagangkan, yang dirugikan bukan hanya satu pengusaha, melainkan kehormatan seluruh insan pers Indonesia. [ALBAB]
