Sumbawa Besar, oposisinews86.com, (1 Juni 2026),– Gelombang kekecewaan terhadap pemerintah pusat terkait nasib pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) mencapai puncaknya. Presidium Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) se-Pulau Sumbawa menyatakan sikap tegas dengan menggelar aksi besar-besaran yang akan dimulai pada 2 Juni 2026 dan berpotensi melumpuhkan aktivitas Pelabuhan Poto Tano selama satu bulan penuh.
Langkah tersebut diambil sebagai bentuk protes atas belum terealisasinya janji pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait pelaksanaan uji publik pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang sebelumnya dijanjikan akan berlangsung pada Maret 2026.
Ketua Umum Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa, Abdul Hatab, menegaskan bahwa masyarakat Pulau Sumbawa merasa dibohongi dengan berbagai janji yang hingga kini tidak kunjung diwujudkan. Menurutnya, harapan sekitar 1,7 juta masyarakat Pulau Sumbawa seolah digantung tanpa kepastian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami menilai pemerintah pusat telah memberikan harapan besar kepada masyarakat Pulau Sumbawa, namun sampai saat ini tidak ada realisasi yang jelas. Janji uji publik yang disampaikan sebelumnya ternyata hanya menjadi tanda tanya besar bagi 1,7 juta rakyat Pulau Sumbawa,” tegas Abdul Hatab, Senin (1/6/2026).
Ia mengungkapkan, saat audiensi dengan Kemendagri beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat penjelasan bahwa anggaran APBN untuk tahapan pembentukan daerah otonom baru telah disiapkan. Bahkan, Aliansi PPS diminta ikut mengawal proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) yang menjadi regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
RPP tersebut merupakan instrumen penting yang akan menjadi dasar teknis dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), termasuk Provinsi Pulau Sumbawa yang selama bertahun-tahun diperjuangkan masyarakat.
Karena itu, melalui aksi yang akan digelar secara serentak di sejumlah titik strategis di Pulau Sumbawa, Aliansi PPS mendesak Kemendagri agar segera turun langsung ke Pulau Sumbawa dan menetapkan jadwal resmi pelaksanaan uji publik pembentukan provinsi.
“Kami meminta Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya hadir langsung di Pelabuhan Poto Tano dan memberikan kepastian kepada masyarakat Pulau Sumbawa. Jangan lagi ada janji-janji tanpa realisasi,” ujarnya.
Abdul Hatab menegaskan, apabila pemerintah pusat tetap mengabaikan tuntutan tersebut, maka aksi penutupan akses Pelabuhan Poto Tano akan terus dilakukan sebagai bentuk tekanan politik dan aspirasi rakyat.
“Mulai tanggal 2 Juni 2026, kami siap melumpuhkan Pelabuhan Poto Tano. Jika Kemendagri tidak turun langsung menemui masyarakat dan memberikan kepastian terkait pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, maka aksi ini akan berlangsung selama satu bulan penuh. Ini adalah akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat,” tegasnya.
Meski demikian, pihaknya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, para pengguna jasa transportasi, dan seluruh pihak yang nantinya terdampak akibat aksi tersebut.
“Atas nama Aliansi PPS Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jalan dan masyarakat yang terdampak. Namun perjuangan ini adalah untuk kepentingan yang lebih besar, demi masa depan Pulau Sumbawa dan kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.
Lebih lanjut, Aliansi PPS juga mendesak Presiden Republik Indonesia, ****, agar segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk membawa dan mengajukan RPP Desartada ke DPR RI, khususnya Komisi II, agar segera dibahas dan disahkan.
Menurut mereka, pengesahan regulasi tersebut merupakan pintu masuk utama bagi terwujudnya cita-cita pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.
Aksi besar yang akan berlangsung di gerbang utama Pulau Sumbawa itu diperkirakan melibatkan ribuan massa dari berbagai kabupaten dan kota se-Pulau Sumbawa. Situasi ini berpotensi menjadi salah satu gelombang aksi terbesar dalam sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. (Red)
