Aceh Timur/Oposisi NEWS 86 – Tim investigasi media yang tergabung dalam Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam pelaksanaan proyek sumur bor yang bersumber dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di beberapa lokasi di Kabupaten Aceh Timur.
Temuan tersebut antara lain terkait dugaan tidak digunakannya metode geolistrik dalam penentuan titik pengeboran serta tidak dicantumkannya nilai kontrak pada papan informasi proyek. Bahkan, di sejumlah lokasi, proyek disebut tidak memasang papan informasi sama sekali.
Pelaksanaan sumur bor yang diduga tanpa spek dan geolistrik menimbulkan kekhawatiran bukan hanya soal penyimpang anggaran, akan tetapi bantuan sumur bor tidak berdampak optimal terhadap penerima.manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu titik proyek berada di Gampong Seuneubok Saboh, Kecamatan Pante Bidari. Keuchik setempat.
Baktiar mengatakan, pengeboran dilakukan di area meunasah gampong. Ia menyebut kedalaman sumur tidak mencapai 100 meter, namun sudah ditemukan sumber air.
“Kedalamannya tidak sampai 100 meter, tetapi sudah ada sumber air dan debitnya cukup kuat,” ujar Muktar saat ditemui.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui adanya survei pendeteksian potensi air menggunakan metode geolistrik sebelum pengeboran dilakukan.
“Setahu saya tidak ada uji geolistrik. Nilai anggarannya juga tidak diketahui karena tidak tercantum di papan informasi proyek,” katanya Rabu (25/02/2026).
Tidak adanya penggunaan metode geolistrik juga diakui Keuchik Buket Bata, Sulaiman, bahwa didesanya turut dibangun 2 unit sumur bor dari BNPB, namun baru satu sumur bor yang sudah dikerjakan.
“Setau saya juga tidak ada digunakan geolistrik saat dikerjakan, beda dengan sumur bor yang berada dikomplek masjid yang dikerjakan oleh mahasiswa dari Padang, sebelum di bor mereka lebih dulu mengunakan metode geolistrik,” kata Sulaiman.
Tim investigasi berharap pihak terkait melakukan klarifikasi dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai prosedur serta anggaran digunakan secara transparan dan tepat sasaran.
Sementara itu, Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) BNPB, Rudi, saat dikonfirmasi menyatakan pihaknya masih menyusun petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan sumur bor tersebut. Ia menjelaskan proyek dilakukan dalam masa tanggap darurat atas permintaan kepala daerah untuk memenuhi kebutuhan sanitasi korban banjir yang tinggal di tenda maupun hunian sementara (huntara).
“Saat ini kami sedang menyusun juknis. Pada masa tanggap darurat, ada permintaan dari kepala daerah terkait kebutuhan sanitasi korban banjir, sehingga sumur bor tetap kami kerjakan melalui vendor lokal,” kata Rudi saat dihubungi dalam perjalanan menuju Aceh Tengah.
Terkait nilai kontrak, Rudi menyebut anggaran bervariasi tergantung klasifikasi pekerjaan, termasuk tingkat kedalaman dan kondisi permukaan tanah.
“Nilai kontrak tergantung pada klasifikasi pekerjaan,” ujarnya.
Informasi diperoleh, di Kabupaten Aceh Timur, BNPB membangun lebih 100 unit sumur bor yang tersebar sejumlah titik lokasi daerah terdampak bencana banjir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak rekanan pelaksana proyek terkait metode teknis pengeboran maupun rincian nilai kontrak pekerjaan tersebut. [Muhadar]
